Kronologi Kasus Suap Izin Reklamasi yang Menjerat Gubernur Kepri

12 Jul 2019, 00:47 WIB

Ilustrasi kasus suap (IDN Times/Sukma Shakti)

Jakarta, IDN Times – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun resmi menjadi tersangka atas kasus izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Lalu bagaimana kasus korupsi itu bisa terjadi?

Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan menyebut kasus ini berawal dari Pemerintah Provinsi Kepri yang mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri.

“Keberadaan perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan Pengelolaan wilayah kelautan Kepri. Terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir dalam RZW3K Provinsi Kepri,” papar Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (11/7).

1. Abu bakar sebagai pihak swasta mengajukan izin pemanfaatan laut

(Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Nasirun) ANTARA FOTO/Pradanna Putra

Pada Mei 2019, tersangka Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare.

“Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung,” jelas Basaria.

2. Perintah Nurdin kepada bawahannya untuk membantu Abu Bakar

IDN Times/Cije Khalifatullah

Nurdin kemudian memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono untuk membantu Abu Bakar supaya izin yang diajukan Abu Bakar segera disetujui.

3. Rekayasa izin sebagai budidaya ikan

Humas Pemprov Sulsel

Untuk mengakali hal tersebut, Budi Hartono memberitahu Abu Bakar supaya izinnya disetujui, maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budi daya ikan di bagian bawahnya.

“Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya,” kata Basaria.

4. Dokumen izin sebatas formalitas dan tanpa izin

IDN Times/ Helmi Shemi

Setelah itu, Budi Hartono memerintahkan Edy Sofyan untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin Abu Bakar segera disetujui.

“Dokumen dan data dukung yang dibuat Edy tidak berdasarkan analisis apapun, Edy hanya melakukan copy paste dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya,” jelas Basaria.