KSAD Bakal Kerahkan Ribuan Prajurit Amankan HUT ke-79 RI di IKN

03 Mar 2024, 20:13 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di rapim TNI AD. (Dokumentasi TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, mengatakan pihaknya bakal mengerahkan 1.500 hingga 2 ribu prajurit, untuk mengamankan upacara perdana HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Sejumlah alutsista pun bakal diboyong ke sana. Maruli pun pada akhir Februari 2024 sudah berkunjung ke IKN, untuk melihat langsung perkembangan pembangunan megaproyek tersebut.

"Saya sudah melihat langsung pembangunan IKN. Walaupun saya dulu pernah ke sini, tapi saya harus meyakinkan apa yang direncanakan sesuai dengan kondisi terakhir," ujar Maruli, dalam keterangan tertulis, Minggu (3/3/2024).

"Kemungkinan (prajurit TNI) akan lebih banyak di pelaksanaan untuk pengamanan pertahanan udara dan segala macam," sambungnya.

Mantan Pangkostrad itu juga menyebut prajurit yang akan berjaga di lapangan IKN tidak terlalu banyak. "Karena harus ada alutsista yang stand by di IKN. Itu nanti yang kami rencanakan," katanya.

1. TNI AD akan bentuk 18 satuan baru di IKN

Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat menjelaskan program eningkatan esejahteraan desa, Selasa (27/2/2024).(ISN Times/Cokie Sutrisno)

Lebih lanjut, Maruli mengatakan, pihaknya bakal menambah satuan yang ditempatkan di IKN Nusantara. Sementara ini, ada 18 satuan yang diboyong ke sana.

"Yang sementara ini sudah kita rencanakan kemarin 18 satuan kita akan ke sana," ujar dia kepada media di Jakarta pada pekan lalu.

Maruli menyebut bakal ada penambahan pembangunan Komando Rayon Militer (Koramil) di IKN Nusantara. Sementara, untuk penambahan Komando Distrik Militer (Kodam) baru, kata dia, masih diperlukan kajian lebih lanjut, sebab di IKN sudah ada Kodam Mulawarman.

"Nanti Kodim mungkin setingkat kota, mungkin sudah kolonel. Nanti dilihat bertahap, kalau sudah mulai betul-betul melaksanakan pemerintahan, kami akan berpikir bagaimana. Apakah memang diperlukan suatu Kodam atau tidak. Tetap terus dikaji," kata dia.

Adapun nantinya IKN bakal menjadi wilayah prioritas, sehingga akan ada penambahan jumlah personel yang ditempatkan ke beberapa tempat, baik pada tingkat Kodim hingga Koramil.

Jumlah personel lebih sedikit ditempatkan di beberapa wilayah yang dinilai aman atau minim terjadi konflik. Menurut Maruli, wilayah tersebut menjadi kawasan non-prioritas.

"Yang biasanya kalau kondisi seperti bukan menjadi prioritas. Kadang-kadang jumlah personelnya gak sampai 70 persen. Mungkin nanti minimal 80 persen bahkan bisa sampai 90 persen," tutur dia.

2. TNI AD dukung penuh pemindahan ibu kota ke Kaltim

Presiden Jokowi tinjau proyek pembangunan kantor presiden di IKN, Jumat (1/3/2024) (dok. Sekretariat Presiden)

Sikap TNI Angkatan Darat (AD) sejak awal sudah menukung penuh kebijakan pemerintah dalam pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim. Dukungan itu sudah disampaikan sejak KSAD sebelumnya, Jenderal Dudung Abdurachman.

"Ini sudah final (pemindahan ibu kota). Sehingga apapun nanti yang terjadi, proses pemindahan TNI AD mengikuti dan kami juga akan siapkan pindah ke Kalimantan," ujar Dudung saat masih menjabat KSAD pada Maret 2022.

3. Jokowi sebut persiapan HUT ke-79 RI sudah hampir rampung di IKN

Presiden Jokowi mengumumkan penyelesaian pembangunan 10 ruas jalan dengan total panjang mencapai 50,9 kilometer dan 1 jembatan dengan panjang 20 meter, Jumat (1/3/2024). Foto Sekretariat Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan persiapan upacara HUT ke-79 Indonesia di IKN Kaltim sudah hampir rampung. Persiapan fisik untuk upacara, kata dia, tidak ada masalah.

"Jadi, fisiknya gak ada masalah sampai hari ini. Kemudian, acara sudah dirancang kapasitas berapa, acaranya apa. Sudah sedetil itu di Januari, sudah hampir final," ujar Jokowi seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.

Kendati, ia meminta perihal rinci persiapan 17 Agustus 2024 ditanyakan kepada menteri terkait. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

"Tanya ke ke Menteri PU, ke Kepala Otorita IKN. Gak ada masalah," tutur Jokowi