Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Joko "Jokowi" Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan catatan buruk bagi kinerja pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo dan Jusuf Kalla (JK) terkait penanganan kasus pelanggaran HAM. Utamanya terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.

Di akhir masa pemerintahan Jokowi-JK, isu penanganan pelanggaran HAM menjadi salah satu isu yang kerap diperbincangkan. Ketika awal menjabat, Jokowi-JK menjadi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi salah satu Nawa Cita mereka ketika menjabat.

1. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM jadi Nawa Cita

Setkab.go.id/Oji/Humas

Ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014 silam, Jokowi-JK berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini dijadikan sebagai salah satu poin dari Nawa Cita Jokowi-JK.

Empat tahun melewati masa jabatannya, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tak kunjung menemukan titik terang. Nawa Cita yang menjadi janji Jokowi-JK bagi keluarga korban hanya menjadi bohong belaka.

2. LBH beri rapor merah untuk pemerintahan Jokowi-JK

Editorial Team

Tonton lebih seru di