Jakarta, IDN Times – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Semarang, Jawa Tengah untuk naik kelas hingga masuk ke pasar internasional (go global).
Firnando memanfaatkan masa reses DPR untuk menyerap aspirasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Semarang. Dalam forum bertajuk "Peluang Ekspor bagi UMKM Kabupaten Semarang: Dari Lokal Untuk Global", ia mendorong para pelaku UMKM bisa naik kelas dengan mengincar pasar global.
Legislator Golkar Dorong UMKM di Semarang Tembus Pasar Global
Take a Deeper Read
1. Pelaku UMKM dibekali materi krusial tentang pengembangan usaha
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 pelaku UMKM di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ia mengatakan, penyuluhan tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi menembus pasar global.
Politikus Golkar itu mengatakan, para peserta dibekali materi krusial yang mencakup persyaratan dan perizinan ekspor, pengenalan komoditas potensial, penentuan negara tujuan ekspor, hingga akses permodalan usaha.
"Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM dari skala lokal dan nasional menuju pasar internasional," kata dia, dalam keterangan resmi, Sabtu (7/11/2026).
2. Manfaatkan masa reses DPR
Menurut dia, masa reses DPR yang akan berakhir pada 9 November 2026 harus dimanfaatkan para anggota parlemen untuk hadir langsung di tengah masyarakat.
"Masa reses tidak hanya menjadi momentum untuk mendengar keluhan warga, tetapi juga menghadirkan program dan edukasi yang memberikan manfaat nyata," kata Legislator Golkar itu.
3. Edukasi petani tentang pupuk bersubsidi
Selain itu, ia juga merangkul sektor pertanian dengan menggandeng perusahaan pupuk untuk memberikan edukasi bagi para petani terkait mekanisme serta tata cara pengajuan pupuk bersubsidi secara tepat sasaran.
Firnando lantas mengimbau para petani untuk memahami aturan dan alokasi penerima pupuk bersubsidi sesuai regulasi pemerintah, termasuk ketentuan batas maksimal luas lahan sebesar dua hektare.
"Seluruh peserta yang hadir langsung didaftarkan sebagai calon penerima pupuk," kata dia.
Pada kesempatan itu, Firnando juga membuka ruang bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pembangunan sarana dan prasarana fisik non-APBN, seperti tempat ibadah hingga fasilitas pendidikan, untuk mengajukan usulan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan demi mempererat relasi antara wakil rakyat dan konstituennya.