LPSK Kawal 13 Korban TPPO Bersaksi, Pastikan Bebas Tekanan

Dalam persidangan, para korban membeberkan pola eksploitasi yang mereka alami setelah direkrut dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan. Mereka mengaku dijerat skema pinjaman, dikenai denda dan potongan pendapatan, hingga mendapat tekanan untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Selain itu, para korban juga mengungkapkan mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual selama bekerja.

Sebelum sidang, LPSK bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tim kuasa hukum memfasilitasi pembacaan kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan Negeri Sikka. Lembaga itu juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar proses persidangan berjalan aman.

"Penanganan perkara TPPO memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar korban tidak hanya memperoleh rasa aman saat memberikan kesaksian, tetapi juga mendapatkan akses terhadap pelindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh," kata dia.

Usai persidangan, LPSK mendampingi kepulangan para korban ke Jakarta bersama pendamping dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. LPSK juga memastikan korban tetap memperoleh layanan pelindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak selama proses hukum berlangsung.

"Selain memperoleh pelindungan dan pendampingan, korban juga berhak atas layanan pemulihan serta hak-hak lain yang dijamin peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar dia.