LSI: Polri Jadi Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik

09 Apr 2023, 16:52 WIB

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. (dok. Humas Polri)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut institusi penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik adalah Polri. Survei tersebut memperlihatkan tingkat kepercayaan publik pada tiga institusi hukum di Indonesia.

Survei dilakukan pada 31 Maret-4 April 2023. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). Sebagai informasi RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Responden sampel sebanyak 1.229, dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

1. Kepercayaan pada Polri terendah

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. (dok. Humas Polri)

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyebut belum ada perubahan signifikan terhadap tingkat kepercayaan pada institusi hukum.

Menurut survei itu, lembaga paling dipercaya dalam penegakan hukum yakni TNI sebesar 91 persen, kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung) 69 persen, Pengadilan 68 persen, KPK 64 persen, dan kepolisian 63 persen.

"Dalam konteks lembaga penegak hukum itu KPK (tertinggi) dan kepolisian (terendah)," kata Djayadi Hanan, Minggu (9/4/2023).

2. Tingkat kepercayaan pada polisi terendah di Jakarta

ilustrasi Divisi Humas Polri (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Berdasarkan demografinya, tingkat kepercayaan terendah terhadap institusi Polri berada di DKI Jakarta. Djayadi mengatakan jenjang pendidikan dan pendapatan responden mempengaruhi tingkat kepercayaan pada Polri.

"Semakin tinggi jenjang pendidikan tingkat kepercayaan pada kepolisian itu makin menurun. Kemudian makin tinggi pendapatan, tingkat kepercayaan pada kepolisian makin menurun," katanya.

3. Tingkat kepercayaan pada KPK tak dipengaruhi jenjang pendidikan

(IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sementara itu, tingkat kepercayaan pada KPK yang berada sedikit lebih tinggi dari kepolisian, menurut Djayadi tak dipengaruhi oleh jenjang pendidikan responden maupun pendapatan.

Artinya tingkat kepercayaan pada KPK yang menurun itu dikarenakan murni kinerjanya. Hal yang sama juga terjadi pada Kejaksaan Agung.

"Secara umum kepercayaan pada lembaga penegak hukum itu kalau gak stagnan mengalami keniakan sedikit, kecuali KPK yang masih menurun, dan Kejagung (meningkat)," ujarnya.