Jakarta, IDN Times - Tsunami yang menerjang wilayah Banten dan Lampung, Sabtu (22/12) malam lalu, menjadi fenomena baru dalam penanganan bencana di Tanah Air.
Tsunami yang datang tanpa didahuli oleh gempa ini, akhirnya menimbulkan banyak spekulasi terkait bencana tersebut.
Oleh karena itu, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah mengkoordinasikan para ahli untuk mengidentifikasi penyebab tsunami dan bekerja dalam satu tim.
“Bahwa ini bukan tsunami karena gempa vulkanik, tapi karena longsor seluas 64 hektar dari Gunung Anak Krakatau,” ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12).
Tim yang dibentuk oleh Luhut ini sudah mulai bekerja satu hari, usai bencana tsunami yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia.
Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan para ahli dari berbagai instansi seperti BPPT, LIPI, BMKG, BIG, LAPAN, Pushidros TNI AL, dan Kementerian ESDM.
Analisa sementara para ahli mengarah pada terjadinya flank collapse atau longsoran Anak Gunung Krakatau, yaitu adanya material yang lepas dalam jumlah banyak di lereng terjal yang dipicu oleh tremor dan curah hujan tinggi. Sumber data analisa berupa seismogaf, tide gauge, citra satelit, dan data interferometri 64 hektar.
Untuk membuktikan kebenaran teori tersebut, tim akan melakukan survei geologi kelautan dan bathymetri di komplek Gunung Anak Krakatau setelah situasi dianggap aman dan memungkinkan.
“Sekarang mau kita bikin kapal mau lihat kesana belum bisa, karena cuaca masih jelek, mungkin (dapat diberangkatkan) setelah 25 Desember, mungkin 27 atau 28, pakai Kapal Baruna Jaya untuk lihat lagi peta di bawah lautnya,” jelas Luhut.
Selain survei laut, tim juga akan melakukan konfirmasi citra satelit resolusi tinggi yang akan dilakukan oleh LAPAN. Sementara survei udara oleh BPPT, data GPS dan PASUT oleh BMKG, BIG, Pushidros TNI AL, dan melibatkan industri di kawasan.
Khusus mengenai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam, pemerintah sedang merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
“Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapat bersama semua (instansi terkait) untuk menyusun Perpres terpadu,” terangnya.
“Kita sudah masuk finalisasi, nanti minggu pertama atau kedua Januari 2019 kita akan duduk lagi, nanti antara semua instansi-instansi terkait biar tuntas. Setelah itu akan dibawa ke Ratas (Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi);” sambungnya.