Jakarta, IDN Times - Sejak naik ke permukaan dan menjadi bahan pembahasan, Omnibus Law menjadi sesuatu yang mengundang polemik di kalangan para pekerja Indonesia. Bahkan, baru-baru ini para buruh sempat demonstrasi di depan Gedung DPR untuk menentang penerapan Omnibus Law.
Walau begitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Omnibus Law sejatinya adalah upaya menggenjot investasi.
Di acara Mata Najwa pada Rabu (29/1) malam, Luhut secara terang-terangan memuji bahwa Omnibus Law sejatinya wujud keberanian Jokowi sebagai kepala negara.
"Tugas Omnibus Law ini kan untuk mengharmonisasikan aturan yang tumpang-tindih. Karena rating investasi kita ini rendah sekali. Ini salah satu wujud keberanian Jokowi dengan memunculkan Omnibus Law," ujar Luhut.
Terkait investasi yang merupakan jobdesk Luhut di kementerian yang ia pimpin, mantan jenderal bintang empat ini menyebutkan bahwa pihaknya butuh bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Luhut, KPK harus mampu mencegah korupsi, dibanding menunggu tindak korupsi itu terjadi.
"Penanganan korupsi sekarang sangat jalan menurut saya. Saya bilang ke Firli (Ketua KPK), pencegahan korupsi ini kau mainkan yang banyak, sebab investasi ini nilainya ratusan triliun, jadi supaya jangan tunggu ada korupsi dulu baru ditangkap," tegas Luhut.
Masih terkait investasi, Luhut menyebutkan bahwa tidak ada hubungannya antara investasi dengan kedaulatan. Imbas dari friksi dengan Tiongkok di Laut Natuna, Luhut menegaskan bahwa kedaulatan bangsa gak bisa dinegosiasikan.
"Gak ada urusan itu investasi dan kedaulatan. Kedaulatan itu gak bisa dinegosiasikan. Sekarang kami sepakat bahwa di pantai selatan Natuna itu kita akan buat pangkalan Bakamla," ujar Luhut.