Jakarta, IDN Times - Para jemaah yang menjadi korban penipuan First Travel akan memperjuangkan hak mereka, meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan sejumlah aset milik First Travel dirampas oleh negara.
"Kami tidak terima keputusan itu, saat ini saya dan teman-teman yang menjadi korban First Travel sedang mengusahakan agar Menteri Agama bisa sampaikan ke Presiden agar diberangkatkan umrah," ujar salah satu jemaah First Travel, Umiyati saat dihubungi IDN Times, Kamis (21/11).
Warga Pinang Ranti, Jakarta Timur ini menegaskan negara tidak berhak mengambil semua aset First Travel sebab ada hak dari para jemaah yang menjadi korban penipuan First Travel.
Dia tidak setuju keputusan Mahkamah Agung tersebut yang dinilai tidak adil dan merugikan korban.
"Bukan negara tapi korban yang lebih berhak menerimanya," ujarnya.
Umi mengatakan seharusnya dia bisa berangkat ibadah umrah pada 2017 lalu namun Tuhan mempunyai rencana lain.
"Kami lebih banyak sabar untuk bisa ke Baitullah dengan banyaknya ujian khususnya di kasus First Travel ini, sehingga kami para korban hanya bisa berdoa supaya Allah membuka hati Presiden untuk memberangkatkan kami para jemaah umrah," ucapnya.
Sementara itu Astri, warga Depok yang juga menjadi korban First Travel, mengaku pasrah. Dia mengaku kecewa dengan keputusan Mahkamah Agung kemarin.
Meski demikian, menurut Astri, jika aset First Travel dikembalikan juga tidak akan cukup diberikan kepada puluhan ribu jemaah korban penipuan First Travel.
"Apa mungkin misalnya dikembalikan 50 persen biar semua dapat? Kan susah juga," ujarnya.
Astri menceritakan dia bersama empat anggota keluarga mendaftar umrah ke First Travel pada 2016 lalu dan dijanjikan berangkat 2017 dengan biaya masing-masing jemaah sebesar Rp 14 juta.
Namun kini Astri tidak ingin berharap banyak usai Mahkamah Agung memberikan keputusan tersebut.
"Kalau mau gugat pemerintah, gugat jaksa, gugat MA, atau PK kan sulit juga karena effort-nya besar, saya gak banyak berharap, kalau jemaah lain mau berjuang ya silakan," katanya pasrah.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan aset First Travel yang berupa dana calon jemaah umrah dan haji harus dikembalikan secara adil kepada korban.
“Itu kan dananya jemaah, karena itu ketika asetnya (First Travel) disita ya harus dikembalikan ke jemaah. Nanti kita serahkan kepada pihak otorita, mereka punya mekanisme sendiri, caranya yang adil, yang penting itu prinsipnya adil,” kata Wapres Ma’ruf Amin dilansir dari Antara, Rabu (20/11).
Menurut Ma'ruf Amin mekanisme penghitungan pengembalian dana
bisa dihitung dari data yang dimiliki PT First Travel terkait jumlah pendaftar umrah dan haji.
Ma'ruf Amin berharap proses peradilan dapat membuat hak calon jemaah umrah dan haji dapat dikembalikan kepada masing-masing orang.