Mahasiswa dan Buruh Bakal Geruduk Istana Hari Ini, Apa Tuntutannya?

Sementara, salah satu perwakilan elemen buruh dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), Nining Elitos mengatakan dalam aksi hari ini bakal ada 10 tuntutan. Beberapa di antaranya yakni pemulihan status 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, pencabutan UU Cipta Kerja dan perlindungan kesejahteraan bagi kaum buruh. 

"Menurut kami, di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah gagal memberikan kesejahteraan rakyat, terutama kaum buruh. Bila dilihat berbagai kebijakan melalui keputusan menteri dan presiden lebih banyak merugikan rakyat. Yang dikedepankan justru oligarki dan investasi," ujar Nining ketika menggelar keterangan pers di kantor LBH Jakarta pada Selasa kemarin. 

Sementara, Ketua Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) M. Yahya mengatakan titik kumpul demonstrasi dimulai dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi rencananya bakal dilakukan pukul 11.00 WIB hingga 17.00 WIB. 

"Massa aksi yang akan bergabung sekitar 500 orang," ujar Yahya di acara yang sama. 

Sementara, pada pekan lalu BEM UI memberikan rapor merah bagi dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, yang jatuh pada 20 Oktober 2021. Bahkan, ada enam pejabat atau  menteri yang diberi skor E dan ada tiga menteri lainnya dapat nilai D. 

Ketua BEM UI Leon Alvinda menjelaskan, ibarat mengikuti perkuliahan skor E artinya tidak lulus dalam mata kuliah tertentu. Padahal, publik telah memberikan banyak waktu dan kesempatan bagi menteri yang bersangkutan untuk membuktikan kinerjanya.

Enam pejabat dan menteri yang diberi skor E oleh BEM UI yakni Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri, Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Mendikbud dan Ristek Nadiem Makarim, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

"Maka, para pejabat ini harus diganti di kabinet Pak Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Leon kepada IDN Times melalui pesan suara, Rabu 20 Oktober 2021. 

Sedangkan, tiga pejabat atau menteri yang diberi skor D, kata Leon, artinya masih memiliki waktu untuk memperbaiki kinerjanya. Ketiga pejabat tersebut yakni Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. 

"Kami memberikan nilai D (kepada menteri atau pejabat) bukan berarti kami mengapresiasi. Kalau di sesi perkuliahan, D itu kan sama dengan remedial. D itu juga gak lulus tapi kami melihat ada kesempatan dilakukan perbaikan di kementerian tersebut," kata dia. 

Ia kemudian memberi contoh Menkes Budi yang dinilai memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya ketika menghadapi gelombang ketiga COVID-19. "Ia memiliki waktu agar tidak terulang lagi tragedi seperti di gelombang kedua," tutur dia lagi. 

Di sisi lain, BEM UI menjelaskan di masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, warga semakin takut bersuara karena bakal dijerat dengan UU ITE. Pemerintah sempat menjanjikan adanya revisi UU ITE, tapi hingga kini revisi itu belum rampung dilakukan. 

"Revisi UU ITE yang semestinya melindungi hak kebebasan berpendapat masyarakat di ruang digital, sampai hari ini masih problematik karena masih juga mengandung pasal multitafsir yang rawan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi korban," kata BEM UI. 

Padahal, dalam rapat pada 15 Februari 2021 lalu, Jokowi telah memberikan arahan agar aturan tersebut direvisi. Alih-alih melakukan revisi, pada 23 Juni 2021 lalu, pemerintah justru menerbitkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri terkait pedoman implementasi UU ITE. 

"Penerbitan SKB 3 Menteri ini menjadi aktualisasi dari wacana pembentukan pedoman interpretasi UU ITE yang hanya berisikan penjelasan mengenai Pasal 27, 28, 29, dan 30 UU ITE," ujar mereka. 

Dari sini, BEM UI menilai Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly gagal dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. BEM UI juga mewanti-wanti Kapolri yang diberi skor D agar segera mempercepat reformasi di tubuh kepolisian.