Jakarta, IDN Times - Mahasiswa yang mengikuti aksi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), tidak akan mengenakan jas almamater. Langkah ini disebut sebagai upaya agar aksi lebih inklusif dan mahasiswa dapat membaur dengan masyarakat sipil.
Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Hafidz Hernanda, mengatakan pihaknya telah menyiapkan mekanisme untuk mengantisipasi provokator dan penyusup meski peserta tidak menggunakan identitas almamater.
“Kali ini kawan-kawan dari BEM UI akan mengadakan aksi tidak menggunakan almamater sama sekali bersama dengan teman-teman mahasiswa agar kita bisa lebih inklusif dan bisa lebih membaur dengan masyarakat sipil,” ujar Hafidz saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dia mengatakan mahasiswa ingin menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bersama masyarakat sipil, bukan hanya membawa identitas kampus masing-masing. Terkait potensi penyusupan, Hafidz mengaku BEM UI telah memiliki mekanisme antisipasi, tetapi tidak membeberkan detailnya.
“Kami sendiri sudah mempunyai mekanisme terkait provokator ataupun ada beberapa penyusup-penyusup. Jadi ya kami berharap bahwa provokator tersebut tidak akan terjadi ataupun segala bentuk kekerasan dari aparat,” katanya.
Hafidz menegaskan, aksi tersebut bertujuan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Dia juga menyebut demonstrasi merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
BEM UI turut merencanakan aksi lanjutan pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Hafidz mengatakan aksi tersebut akan menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Hari ini, mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam Komite Sadar bakal melaksanakan aksi di Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB. Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komite Sadar membawa sejumlah isu, di antaranya persoalan ekonomi, korupsi, kebebasan berpendapat, kerusakan lingkungan, serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.