Mahasiswa Trisakti Minta MBG Dihentikan Sementara
- Mahasiswa Universitas Trisakti mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan evaluasi total terhadap tata kelola serta efektivitas pelaksanaannya.
- Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti menilai MBG dijalankan tanpa evaluasi memadai, sehingga muncul berbagai persoalan yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan sebelum diterapkan secara luas.
- Dalam aksi di depan DPR RI, mahasiswa membawa tuntutan Tritura Baru yang mencakup pemulihan ekonomi-politik nasional, evaluasi pejabat tidak kompeten, dan pengembalian supremasi sipil.
Jakarta, IDN Times - Mahasiswa Universitas Trisakti mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto tersebut. Tuntutan itu menjadi salah satu isu yang dibawa dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jumat (19/6/2026).
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra, menilai pelaksanaan MBG saat ini perlu ditinjau ulang, karena berbagai persoalan yang muncul menunjukkan lemahnya proses evaluasi sebelum program diterapkan secara luas.
"Berbicara MBG, menurut kami ini sesuatu hal yang kompleks, gitu. Ini karena melibatkan ekonomi masyarakat. Kami menuntut program ini harus dievaluasi total dan juga diberhentikan sementara. Karena kalau kita berbicara tentang bisnis, itu ada pilot project," ujar Putra di depan DPR RI.
"Kalau misalnya semuanya langsung dilakukan secara merata tanpa adanya evaluasi, hal ini terjadi bobroknya MBG kelihatan gitu," sambungnya.
Menurut Putra, penghentian sementara diperlukan agar pemerintah bisa berbenah terhadap tata kelola program MBG, sebelum implementasi dilanjutkan secara nasional. Dia menilai evaluasi menyeluruh penting, mengingat program tersebut menggunakan anggaran besar dan berdampak langsung pada masyarakat.
Selain menyoroti MBG, mahasiswa juga mengkritik DPR yang dianggap tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menilai sejumlah keputusan strategis yang berdampak pada ekonomi masyarakat tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari lembaga legislatif.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tiga tuntutan yang mereka sebut sebagai Tritura Baru, yakni pemulihan ekonomi dan politik nasional, evaluasi pejabat yang dianggap tidak kompeten, serta pengembalian supremasi sipil.
Selain Trisakti, ada juga mahasiswa dari Universitas Esa Unggul dan Mercu Buana.
