Majalah Tempo Edisi 10 Tahun Jokowi Hilang di Pasar, Ada yang Borong?

07 Agu 2024, 20:25 WIB

Sampul depan Majalah Tempo edisi khusus evaluasi kepemimpinan Jokowi. (Dokumentasi Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Edisi khusus Majalah Tempo yang dirilis pada 29 Juli hingga 4 Agustus 2024 dengan judul sampul Nawadosa Jokowi dilaporkan menghilang dari peredaran. Pertanyaan itu bermunculan di media sosial, salah satunya di akun milik pakar tata kota, Marco Kusumawijaya.

Marco mencuit untuk melawan hilangnya Majalah Tempo, pihak manajemen dilaporkan memberikan akses gratis kepada masyarakat.

"Bener ya ini @tempodotco? Boleh bantu edar kan? Tempo edisi khusus 10 tahun Jokowi hilang di pasaran. Dicetak lagi, hilang lagi. Ada yang borong. Tempo melawan dengan bikin akses gratis edisi itu," cuit Marco di akun X dikutip Rabu (7/8/2024).

Bukan kali ini saja Tempo mengalami kejadian seperti ini. Pada 2010, majalah yang mengangkat sampul depan berjudul Rekening Gendut Perwira Polisi juga diborong orang-orang yang mirip polisi. Dalam laporannya, Tempo memaparkan adanya indikasi rekening bank milik sejumlah jenderal di Mabes Polri yang mencurigakan.

Sedangkan, dalam edisi khusus Nawadosa Jokowi, Tempo mengurai 18 dosa mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama hampir 10 tahun memimpin Indonesia. Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bagja Hidayat, membenarkan majalah tempatnya bekerja saat ini menghilang dari pasaran. Tetapi hal itu diakibatkan karena permintaan yang sangat tinggi dari publik.

"Kami menganggap ini apresiasi pembaca kepada jurnalisme yang baik. Kami berterima kasih atas atensi tersebut. Kami memberikan akses gratis di edisi digital secara terbatas sejak edisi ini terbit pada Ahad dua pekan lalu," ujar Bagja kepada IDN Times melalui pesan pendek, Rabu malam.

Ketika ditanyakan apakah penyebab menghilangnya majalah lantaran diborong pihak tertentu, Bagja mengaku tak tahu secara pasti. "Kami menyediakan majalah cetak seperti biasa melalui layanan pelanggan dan lokapasar," tuturnya.

1. Tempo membuat edisi untuk memeriksa janji Jokowi

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam acarameresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal. (YouTube/Sekretariat Presiden)

Sementara, di bagian pertama edisi khusus itu, Tempo memberikan penjelasan alasan mereka membuat edisi 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Mereka memutuskan mengangkat edisi khusus tersebut jelang pensiunnya Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Redaksi Majalah Tempo memutuskan memeriksa kembali, apakah janji-janji yang tertuang dalam Nawacita sudah berhasil dipenuhi.

"Kami memutuskan untuk memeriksa janji-janjinya, melihat apa yang telah dia perbuat dan menyajikannya dalam sebuah edisi khusus. Edisi khusus itu untuk memperingati penetapan Komisi Pemilihan Umum atas kemenangan Jokowi dalam pilpres 22 Juli 2024," demikian isi majalah Tempo edisi khusus itu, dikutip Rabu (7/8/2024).

Dalam rapat redaksi, manajemen Tempo sepakat tema besar edisi 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah pembalikan demokrasi untuk mewawas diri. Demokrasi, kata Tempo, perlu terus dirawat dan diperjuangkan.

"Juga sebagai pengingat bahwa kemunduran demokrasi yang terjadi hari ini mungkin akan makin parah," kata mereka.

Tempo membutuhkan waktu tiga bulan untuk menyiapkan edisi khusus tersebut. Mereka kemudian menggelar lebih dari 10 diskusi terarah dengan ahli hukum, ekonom, pengamat politik, pegiat antikorupsi, pembela HAM, hingga aktivis lingkungan.

"Dari diskusi dengan para narasumber itu, kami mendapatkan gambaran mengenai berbagai kesalahan Jokowi," ujar mereka.

2. Jokowi tak menerima tawaran wawancara khusus dari Majalah Tempo

Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersama para influencer ketika melewati Jembatan Balang di IKN. (www.instagram.com/@raffinagita1717)

Namun, dalam edisi khusus mengenai evaluasi kepemimpinan Jokowi, tidak ada wawancara khusus bersama mantan Wali Kota Solo tersebut. Tempo mengaku sudah membuka ruang selebar-lebarnya kepada Jokowi untuk memberikan penjelasan dari sisinya.

Surat permohonan wawancara khusus pun, kata mereka, sudah diajukan berkali-kali, termasuk melalui Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono pada pertengahan Juni lalu.

"Dia memastikan surat sudah sampai di meja presiden," kata Tempo.

Namun, hingga edisi khusus itu terbit, Jokowi belum memberikan waktu untuk wawancara khusus.

"Jurnalis Tempo sudah menyodorkan pertanyaan dalam berbagai kesempatan wawancara cepat atau doorstop. Tapi, Jokowi baru menjawab sebagian kecil dari daftar pertanyaan yang kami siapkan," kata Tempo.

3. Daftar 18 'dosa' Jokowi yang diurai Majalah Tempo

Potret Presiden Jokowi berkantor di Istana Presiden IKN (dok. Sekretariat Presiden)

Berikut adalah daftar 18 'dosa' Jokowi yang diurai dalam edisi khusus majalah Tempo:

Dinasti dan oligarki politik
Pelemahan institusi demokrasi
TNI di ranah sipil
Konflik di Papua tak kunjung padam
Runtuhnya sistem pendidikan
Watak patron-klien kepolisian
Politisasi kejaksaan
Pelemahan KPK
Kegagalan menangani pelanggaran HAM berat
Karut-marut mengelola APBN
Runtuhnya independensi Bank Indonesia
Ketergantungan pada utang China
Pemaksaan Ibu Kota Nusantara
Gimik diplomasi luar negeri
Kerusakan lingkungan
Konflik agraria
Kriminalisasi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN)
Kebebasan sipil yang menyempit.

4. Pemerintahan Jokowi disebut terbuka menerima berbagai bentuk kritik

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. (IDN Times/Ni Ketut Sudiani)

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi digelarnya Mahkamah Rakyat Luar Biasa untuk mengadili sembilan 'dosa' Presiden Jokowi. Menurut Ari, pemerintah terbuka menerima berbagai bentuk kritik dan dukungan.

"Pemerintah terbuka menerima kritik ataupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi. Kritik dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk memperbaiki di semua bidang pemerintahan," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya pada Juni lalu.

Di sisi lain, lanjut Ari, Presiden Jokowi dan pemerintah juga mendapatkan apresiasi, dukungan dan kepercayaan yang positif dari masyarakat.

"Sebagaimana hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, misalnya Litbang Kompas yang baru saja menunjukkan tingkat kepuasaan pada kinerja pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen," katanya.

Presiden Jokowi sendiri baru-baru ini meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, jika selama memimpin banyak melakukan kesalahan.

"Di hari pertama bulan kemerdekaan, Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Ma'ruf Amin, ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," ucap dia, Kamis, 1 Agustus 2024 malam.

"Khususnya, selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," sambungnya.

Jokowi menyadari, tidak bisa menyenangkan semua pihak ketika memimpin Indonesia. "Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu," imbuhnya.