Makan Badan Jalan, 20 Ruko di Pluit Disemprot Cat Merah

Muhammadong menegaskan, pemberian cat semprot sebagai batas bangunan ruko yang melanggar merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum melakukan pembongkaran. 

"Dengan adanya petanda itu, maka pemilik ruko akan lebih memahami batasan bangunan yang akan dibongkar," tegasnya.

Dia pun memberikan tenggat waktu kepada pemilik ruko untuk membongkar bangunan yang melanggar aturan tersebut sampai Selasa (23/5/2023) Apabila tidak direspons, maka pembongkaran bangunan itu akan dilaksanakan petugas terpadu keesokan harinya.

“Apabila tidak direspons, maka petugas kami yang akan membongkar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Jogi Harjudanto, mengatakan, rekomtek telah diberikan kepada Satpol PP Jakarta Utara sebagai dasar tindakan pembongkaran terhadap pelanggaran bangunan di Ruko Niaga Pluit. 

Terdapat tiga peraturan yang dilanggar pemilik ruko yang tertuang dalam rekomtek, yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 189 Ayat 1, yaitu pemilik ruko telah memanfaatkan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang (peruntukan dan intensitas).

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 190 Ayat 1, yaitu pemilik ruko tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang (KKPR/KDTR).

Terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 192 Ayat 1, yaitu bangunan menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

“Terdapat dua dasar yang mendasari dikeluarkannya rekomtek tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” kata Jogi.

Sementara itu, Camat Penjaringan, Depika Romadi, memastikan, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah konkret sejak diterimanya laporan dugaan pelanggaran bangunan Ruko Niaga dari Ketua RT11/03, Kelurahan Pluit, Riang Prasetya sejak 2019 lalu.

Menanggapi adanya surat rekomtek dari Suku Dinas Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dia pun akan mendorong pemilik ruko untuk membongkar bangunan yang melanggar aturan.

“Kalau sudah ada rekomtek seperti ini, maka sudah ada kejelasan dasar hukum. Kami akan intens berkomunikasi dengan pemilik ruko agar dapat membongkar bangunannya sendiri,” kata Depika.

Sebelumnya, Ketua RT 011 RW 03 bernama Riang Prasetyo menegur pemilik tempat usaha karena diduga menyerobot saluran air dan bahu jalan di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara. Riang juga sempat memperlihatkan tempat usaha yang berdiri di bahu jalan.

"Ini bahu jalan yang digunakan untuk tempat usaha, apakah ini dibenarkan? Saya pertanyakan pada pejabat," ujar Riang yang berkemeja batik, dikutip dari video yang diunggah akun media sosial Instagram Ahmad Sahroni, Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem.

Namun seorang pria berbaju biru yang diduga pemilik tempat usaha itu tidak terima. Menurutnya, Ketua RT tidak perlu mengatur karena tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Itu pekarangan saya, gak usah izin kamu!" ujar pria berbaju biru tersebut.

Akibat percekcokan tersebut, aksi Ketua RT pun viral di media sosial hingga pemerintah setempat kini turun tangan.