Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin memerintahkan agar pembangunan industri halal segera dipercepat, agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen.
Ia menyebutkan percepatan ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di mana salah satu yang diamanatkan adalah pengembangan industri produk halal.
Dalam mengembangkan suatu kawasan industri, Ma'ruf menjelaskan, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah nilai strategis kawasan tersebut.
"Dekat dengan pelabuhan udara, ada akses jalan tol, kemudian pelabuhan laut, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, ketersediaan pekerja yang terampilnya juga, dan (yang) sangat penting adalah ketersediaan lahan,” kata Ma’ruf saat memimpin Rapat Pengembangan Kawasan Industri Halal bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seperti dalam keterangan pers, Jumat, 3 Juli 2020.
Terkait rencana tersebut, Ma'ruf memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjajaki lahan-lahan negara yang dapat dimanfaatkan untuk area industri halal.
"Saya melihat pak Menteri BUMN ini yang paling kaya, banyak punya lahan,” ujar dia.
Mantan Rais Aam Nahdlatul Ulama itu mencontohkan, salah satu kawasan yang dapat berpotensi dikembangkan untuk industri halal adalah Jawa Barat.
"Saya mengundang Gubernur Jawa Barat, karena saya melihat di Jawa Barat ada daerah-daerah yang patut dijadikan kawasan ini," tutur Ma'ruf.
Setelah kawasan industri dengan segala fasilitas dan kemudahannya terbentuk, kata Ma'ruf, maka pekerjaan berikutnya mendatangkan industrinya.
"Kemudian saya mengundang Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), sebab kunci penanaman modalnya ada di BKPM," kata dia.
Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyambut baik gagasan tersebut. Dia juga telah menerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020, tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.
Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya interkonektivitas antarkawasan industri, agar siklus bisnis industri halal bisa berjalan baik.
“Contohnya keberadaan logistik dari pada kereta ataupun angkutan laut, maupun udaranya,” kata Erick.