Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Kemendukbangga/BKKBN menggelar kegiatan Pelayanan KB vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP) di seluruh Indonesia (dok. Humas Kemendugbangga/BKKBN)

Intinya sih...

  • Menteri HAM Natalius Pigai tak mau memberi tanggapan terkait usulan pemberian bansos dengan syarat mengikuti program KB bagi pria, menyebutnya sebagai wacana.
  • Dia menegaskan bahwa hal tersebut akan menjadi catatan untuk ditanyakan lebih lanjut dan akan berkoordinasi terlebih dahulu.
  • Gagasan Dedi Mulyadi tentang pemberian bantuan sosial dengan syarat mengikuti program KB bagi pria menuai pro dan kontra, terutama dari Komisi Fatwa MUI yang menyatakan bahwa vasektomi haram kecuali dalam kondisi sangat terbatas.

Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara soal pernyataan mengenai usulan pemberian bantuan sosial dengan syarat harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB) bagi pria yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia mengatakan tak bisa memberi tanggapan terkait isu yang masih berupa wacana.

“Kalau namanya juga wacana, untuk apa saya jawab, tapi itu jadi catatan untuk kami tanya, catatan untuk kami tanya, tapi kalau wacana saya tidak bisa beropini lebih dulu,” ujarnya, di Kementerian HAM, Selasa (6/5/2025).

Editorial Team

Tonton lebih seru di