Masuk Penjara, Ahmad Dhani Tidak Dapat Sel Khusus

Kepala Rutan Cipinang Oga G. Darmawan mengatakan, pihaknya telah memeriksa berkas penahanan Dhani. Oga menambahkan, pihaknya tidak memberikan sel khusus kepada pentolan grup musik Dewa 19 tersebut, meski daya tampung Rutan Cipinang telah melewati kapasitas.

"Ya kalau misalkan tidak sama pidana yang lain, masa sendiri. Kita kapasitas 1.000 (tahanan) diisi 4.300, jadi mau dispesialkan bagaimana," kata Oga saat dihubungi wartawan, Selasa (29/1).

Oga menjelaskan, saat ini Dhani tengah menjalani masa administrasi orientasi yaitu masa pengenalan lingkungan rutan. Hal ini dilakukan agar pihak rutan dapat memetakan sel mana yang cocok untuk ditempati Dhani.

"Dia mengikuti administrasi orientasi dulu, tiga hari sampai seminggu itu, namanya mapenaling atau masa pengenalan lingkungan," kata Oga.

Pihak rutan memberikan orientasi demi keamanan tahanan. Menurut Oga, mulai besok atau lusa, pentolan grup band Dewa 19 itu akan ditempatkan di sel tetap.

"Kalau sementara ini kita taruh dulu di administrasi orientasi, kita tutup pengawasannya 24 jam. Kita lihat dulu di situ tiga hari, paling besok lah, besok sudah ditempatkan yang berjumlah sedikit," jelasnya.

Salah satu pengacara Ahmad Dhani yakni Hendarsam Marantoko menilai, penahanan kliennya sebagai hal biasa dalam menghadapi proses hukum.

"Penahanan terhadap seorang aktivis atau terdakwa yang diputus bersalah bukan hal yang baru," kata Hendarsam di Jakarta, Selasa(28/1), seperti dikutip dari Antara.

Hendarsam mengatakan, Ahmad Dhani menerima putusan hakim untuk menjalani penahanan usai divonis bersalah dan harus menjalani hukuman penjara selama satu tahun enam bulan.

Akan tetapi, tim kuasa hukum Ahmad Dhani tetap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis 1,5 tahun penjara terhadap Ahmad Dhani terkait kasus ujaran kebencian di media sosial. Atas keputusan itu, hakim juga memerintahkan agar Ahmad Dhani segera ditahan.

Ahmad Dhani disangkakan Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.