Megawati Serukan Reformasi Total PBB dan Hapus Hak Veto

18 Apr 2026, 18:41 WIB

Lia Hutasoit

Megawati Serukan Reformasi Total PBB dan Hapus Hak Veto

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Gini Kak

Megawati menyerukan reformasi total PBB karena dianggap tidak relevan dengan dinamika global, menekankan pentingnya kesetaraan antarbangsa seperti yang pernah disuarakan Bung Karno.
Ia mengusulkan penghapusan hak veto negara besar, memasukkan Pancasila ke Piagam PBB, serta restrukturisasi Dewan Keamanan dan pemindahan markas ke negara netral.
Megawati menyoroti ancaman neokolonialisme modern dan mendorong digelarnya Konferensi Asia Afrika Jilid II sebagai langkah konkret memperkuat semangat kesetaraan global.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Megawati bilang PBB harus diubah supaya semua negara bisa adil. Dia mau hak veto dihapus biar negara besar tidak seenaknya. Katanya Pancasila bisa dipakai untuk dasar dunia yang damai. Dia juga mau kantor PBB pindah ke tempat netral. Sekarang banyak konflik, jadi dia ingin negara Asia Afrika bersatu lagi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyerukan perlunya reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika (KAA). Ia menilai struktur organisasi dunia tersebut sudah tidak lagi relevan dengan dinamika global saat ini.

Dalam acara bertajuk “71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini” di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Sabtu (18/4/2026), Megawati menegaskan PBB lahir dari konfigurasi kekuatan pasca-Perang Dunia II yang kini dinilai usang.

"Melalui pidato di PBB yang terkenal dengan judul To Build The World a New pada 30 September 1960, Bung Karno menyerukan reformasi atau re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno," ujar Megawati.

1. Usul Pancasila masuk piagam

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Lia Hutasoit)

Megawati menghidupkan kembali gagasan Presiden pertama RI Sukarno soal pembaruan sistem global, termasuk penghapusan hak istimewa negara-negara besar yang dinilai menciptakan ketimpangan.

"Bung Karno mengusulkan penghapusan hak veto yang dimiliki negara pemenang Perang Dunia II. Selain itu, perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional," kata dia.

2. Usul restrukturisasi Dewan Keamanan PBB

Megawati Soekarnoputri terima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di kediamannya, Menteng, Jakarta, Selasa (10/3/2026). (Dok. PDIP)

Selain itu, Megawati juga mendorong restrukturisasi Dewan Keamanan PBB hingga pemindahan markas besar organisasi tersebut ke negara netral, agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan geopolitik.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi mendesak di tengah situasi global yang bergejolak. Ia mencontohkan konflik di Venezuela serta serangan terhadap Iran sebagai indikator ketidakstabilan sistem internasional.

"Dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian dunia diwujudkan. Dalam perspektif ini, semangat KAA, Gerakan Non-Blok (GNB), dan pidato To Build The World A New menjadi jawaban tentang pentingnya kesetaraan antarbangsa," katanya..

3. Ancaman neokolonialisme dan imperialisme

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menggelar upacara hari kemerdekaan RI bersama kader-kadernya di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2035) (IDN Times/Amir Faishol)

Megawati juga mengatakan, ancaman neokolonialisme dan imperialisme masih berlangsung dalam bentuk baru. Oleh karena itu, ia mendorong pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sebagai langkah konkret.

"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan. Di sinilah pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia," ujar dia.