Menag Dorong Kepemimpinan Perempuan Hadapi Krisis Ekologi Global

Jakarta, IDN Times - Menteri Agama (Menag) mendorong penguatan kepemimpinan perempuan sebagai salah satu respons terhadap krisis ekologi yang semakin kompleks. Menag menilai dunia membutuhkan pola kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan material, tetapi juga mengedepankan kepedulian, keseimbangan, dan keberlanjutan.

Gagasan itu disampaikan Menag saat menjadi keynote speaker dalam Pengukuhan International Muslim Women Union (IMWU) Chapter Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Dalam forum tersebut, Menag memperkenalkan konsep eco-feminine sebagai alternatif terhadap pola pengelolaan kehidupan yang disebutnya eco-masculine. Menurut dia, pola eco-masculine terlalu kuat dipengaruhi perebutan kekuasaan, pragmatisme, materialisme, dan orientasi jangka pendek.

"Dunia kita sekarang ini sedang eco-masculine, sehingga kita perlu membuat semacam program masif yang sering saya istilahkan dengan perlu eco-feminist," ujar Menag.

Menurut Menag, pola tersebut tidak hanya memengaruhi relasi antarmanusia, tetapi juga cara manusia memperlakukan alam. Sumber daya alam kerap ditempatkan sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Ia kemudian menyoroti ketimpangan pemanfaatan sumber daya alam antara negara-negara di Utara dan Selatan. Menag menyebut negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan alam sering menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai ekonominya lebih banyak dinikmati negara-negara maju.

"Alam di selatan ini dikuras habis, yang tersisa adalah kemiskinan para petaninya, tukang kebunnya, tapi yang menjadi penikmat hasil-hasil bumi adalah utara," katanya.

Menag menekankan perlunya membedakan eksplorasi dan eksploitasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurut dia, agama memberikan ruang bagi manusia untuk memanfaatkan alam, tetapi pemanfaatan tersebut memiliki batas agar tidak berubah menjadi tindakan yang merusak.

"Agama kita semua memang menganjurkan untuk melakukan eksplorasi, tapi tidak mentolerir eksploitasi," tegasnya.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan prinsip keseimbangan dalam ajaran Islam. Manusia memang diberi amanah sebagai khalifah, tetapi posisi tersebut tidak berarti manusia memiliki keleluasaan untuk memperlakukan alam tanpa batas.

Kehidupan, kata Menag, tidak hanya mencakup manusia. Tumbuhan dan hewan juga merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijaga.

Karena itu, prinsip menjaga kehidupan harus dimaknai secara lebih luas sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan ekosistem dan kehidupan secara keseluruhan.

Dalam konteks kepemimpinan perempuan, Menag menggunakan kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur'an sebagai salah satu ilustrasi. Ia menyoroti cara Ratu Balqis mengambil keputusan dengan meminta pertimbangan para pembantunya sebelum menentukan langkah.

"Dia tidak mengambil keputusan sendiri, tapi dia mengumpulkan seluruh pendampingnya, kabinetnya," ujar Menag.

Menurut dia, pola tersebut menggambarkan pentingnya kepemimpinan yang demokratis dan deliberatif. Kekuasaan tidak semestinya diterjemahkan sebagai kewenangan mengambil keputusan secara sepihak.

Sebaliknya, pemimpin perlu menghimpun pandangan, mempertimbangkan dampak keputusan, dan memperhatikan kepentingan yang lebih luas.

Menag pun mengajak perempuan mengambil peran lebih besar dalam pengambilan keputusan publik. Perspektif mengenai kepedulian, pemeliharaan, dan keberlanjutan dinilai perlu dibawa ke dalam kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Menag menilai gagasan kepemimpinan eco-feminine tidak seharusnya berhenti pada lingkup nasional. Ia mendorong Indonesia mengambil peran dalam membawa perspektif tersebut ke tingkat global.

"Sudah saatnya Indonesia mengambil alih tonggak kepemimpinan eco-feminine ini, jangan hanya bergerak dalam lokal, tetapi bergeraklah dalam level global," ujarnya.

Ia berharap perempuan Indonesia dapat ikut membangun paradigma pengelolaan kehidupan yang lebih berimbang. Menurutnya, agenda pembangunan tidak semestinya mengorbankan lingkungan maupun masyarakat yang berada dalam posisi rentan.

Menag juga mengingatkan krisis ekologis berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, ketimpangan, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena itu, dia menilai kemajuan perlu ditempatkan dalam kerangka etika. Nilai kasih sayang dan pemeliharaan yang dikaitkan dengan konsep eco-feminine dinilai dapat menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Menag berharap IMWU Chapter Indonesia turut memperluas gagasan kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada keberlanjutan.

"Kalau kepemimpinan eco-feminine ini kita terapkan, tidak akan ada lagi pembakaran hutan yang asapnya merusak ginjal, merusak paru, memperpendek umur," tegasnya.

Melalui forum tersebut, Menag menempatkan kepemimpinan perempuan dan isu ekologis dalam satu pembahasan. Ia mendorong perubahan paradigma pengelolaan alam, dari eksploitasi menuju pemeliharaan, dari orientasi keuntungan jangka pendek menuju keberlanjutan, serta dari kepemimpinan yang berpusat pada kuasa menuju kepemimpinan yang menekankan tanggung jawab.