Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menghadiri acara penyerahan kunci hunian kepada warga yang direlokasi dari kolong jalan tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
Dia berharap program relokasi ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah (pemda) lain untuk ikut bergerak menangani permasalahan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, relokasi ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya program pro-rakyat, khususnya untuk masyarakat kurang mampu.
"Bapak Presiden, Pak Prabowo berkali-kali dalam arahan beliau, termasuk waktu di Magelang, beliau menyampaikan harus ada perbaikan untuk terutama masyarakat yang kurang mampu, atau bahasa beliau adalah wong cilik," kata dia dalam keterangannya, dikutip Senin (2/12/2024).
Saat ini, tercatat sebanyak 1.030 kepala keluarga tinggal di bawah kolong jalan tol dan area serupa seantero Jakarta. Sebagian dari mereka, kini menempati Rusun Rawa Buaya, yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dia mengapresiasi langkah ini sebagai awal dari gerakan besar yang diharapkan dapat menginspirasi daerah lain di seluruh Indonesia.
"Kami harapkan akan menimbulkan gelombang besar. Gelombang besar dari satu titik ini, akan muncul efek yang lebih besar ke semua daerah," ujar Tito.
Tito juga mengingatkan pentingnya pendampingan bagi warga yang telah direlokasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Pendampingan ini, menurutnya, akan membantu warga meningkatkan keterampilan dan produktivitas sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali tinggal di kolong jalan tol.
Sebagai langkah lanjutan, dia meminta agar kolong jalan tol yang telah kosong segera dimanfaatkan untuk kegiatan positif, seperti taman bermain atau ruang publik kreatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah area tersebut digunakan kembali sebagai permukiman kumuh.
Selain untuk membantu warga, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memotivasi Pemda lain agar tergerak menjalankan program serupa. Mendagri menekankan permasalahan hunian layak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi memerlukan kolaborasi dari seluruh pihak.
Program ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah perumahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu di berbagai daerah. Mendagri juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam program ini, terutama Presiden Prabowo yang memiliki visi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.