Mendagri Minta Percepatan Integrasi Sistem Pemerintahan Basis Elektronik

31 Jul 2026, 07:01 WIB

Deti Mega Purnamasari

News

Channel

Add Us on Google

Mendagri Minta Percepatan Integrasi Sistem Pemerintahan Basis Elektronik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mendagri Tito Karnavian meminta percepatan integrasi SPBE untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos, terutama dalam menentukan warga yang layak menerima bantuan.
Pembaruan data difokuskan pada masyarakat desil 1 hingga 4; uji pemadanan biometrik Dukcapil di Banyuwangi menunjukkan data penerima bansos masih perlu diperbaiki.
Biak Numfor menjadi daerah prioritas e-government di Papua, dengan OPD, aparat kampung, dan Posyandu diminta mendukung pemutakhiran data lapangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

31 Juli 2026

Mendagri Tito Karnavian meminta percepatan integrasi SPBE kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos.

sebelum tanggal 17 Agustus

Presiden meminta penambahan 100 daerah untuk implementasi e-government, dengan Biak menjadi salah satu prioritas di Papua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mendagri Tito Karnavian meminta percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pembaruan dan pemadanan data penerima.
Who?
Mendagri Tito Karnavian, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, organisasi perangkat daerah, aparat kampung, petugas Posyandu, serta tim teknis lapangan terlibat dalam proses pemutakhiran data.
Where?
Arahan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Uji coba pemadanan data biometrik sebelumnya dilakukan di Kabupaten Banyuwangi.
When?
Arahan disampaikan pada Jumat, 31 Juli 2026. Pemerintah menargetkan tambahan 100 daerah untuk implementasi sebelum 17 Agustus 2026.
Why?
Percepatan integrasi diperlukan agar penerima bansos dapat diidentifikasi lebih tepat, terutama masyarakat desil 1 hingga desil 4, serta untuk mengurangi kesalahan penyaluran bantuan.
How?
Pemutakhiran dilakukan tim teknis di lapangan dengan dukungan OPD, aparat kampung, dan Posyandu, memanfaatkan teknologi, integrasi data, serta pemadanan data berbasis biometrik Dukcapil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menteri Tito minta sistem komputer pemerintah dibuat lebih cepat dan menyatu. Ini supaya bantuan sosial pergi ke orang yang benar-benar butuh. Data penerima bantuan akan diperbaiki. Biak Numfor di Papua jadi salah satu tempat penting. Petugas kampung dan Posyandu diminta membantu tim yang mengecek data.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Percepatan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik membuka ruang bagi penyaluran bantuan sosial yang lebih cermat. Fokus pembaruan data pada kelompok desil 1 hingga 4, didukung kerja bersama perangkat daerah, aparat kampung, dan Posyandu, menunjukkan upaya memperbaiki kesesuaian data dengan kondisi masyarakat serta memperkuat ketepatan sasaran perlindungan sosial di Biak Numfor.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government dipercepat.

Hal itu diperlukan sebagai langkah memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak," ujar Tito saat memberi arahan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026), dikutip dari siaran pers.

1. Fokus pembaruan data

Dok. Dukcapil Kota Tangerang

Tito mengatakan, pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4.

Dia menilai, pemanfaatan teknologi dan integrasi data merupakan instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Hal itu juga sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.

"Hasil uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih besarnya kebutuhan pembaruan data," kata dia.

Beberapa data penerima bantuan sosial, ujar Tito, sebelumnya dinilai tidak sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.

2. Kabupaten Biak Numfor jadi prioritas implementasi e-goverment

Mendagri, Tito Karnavian bersama Ketua KPTDP, Luhut Binsar Panjaitan gelar rapat untuk memperluas penerapan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/6/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Tito mengatakan, Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas untuk implementasi e-government.

"Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak," kata dia.

3. Mendagri minta perangkat daerah dukung pemutakhiran data

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat ditemui di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Tito pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mendukung proses pemutakhiran data.

Pemutakhiran data itu akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan.

Dia mengatakan, kolaborasi tersebut penting agar bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.