AS Cairkan Dana Rp10,8 T untuk Aliansi Vaksin Gavi, Kecualikan WHO
- AS mencairkan 600 juta dolar AS atau sekitar Rp10,8 triliun untuk Gavi pada fiskal 2025-2026, tetapi melarang aliansi itu menyalurkan dana kepada WHO.
- Pencairan dilakukan setelah Gavi menyetujui reformasi, termasuk transisi vaksin bebas tiomersal, penghentian promosi vaksin COVID-19 untuk imunisasi rutin, dan pengurangan staf Jenewa.
- AS akan kembali menduduki dewan direksi Gavi untuk mengawasi reformasi; pendanaan berikutnya bergantung pada kinerja, akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi penggunaan dana.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui pencairan dana sebesar 600 juta dolar AS (sekitar Rp10,8 triliun) untuk aliansi vaksin global Gavi. Kendati demikian, AS memastikan dana tersebut tidak akan dialirkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Keputusan ini diambil setelah Gavi menyepakati sejumlah reformasi yang diajukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Langkah tersebut sekaligus menegaskan kelanjutan perselisihan antara AS dan WHO yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
1. AS melarang dana Gavi disalurkan ke WHO
Departemen Luar Negeri AS bersama Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat (HHS) mengumumkan pelepasan anggaran tersebut untuk tahun fiskal 2025 dan 2026. Dana ini sempat tertahan selama beberapa bulan akibat kekhawatiran terkait keamanan vaksin yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan AS, Robert F. Kennedy Jr.
Meskipun dana untuk Gavi dicairkan, pemerintah AS melarang penyaluran bantuan keuangan kepada WHO melalui aliansi tersebut. Hal ini sejalan dengan kebijakan Trump yang telah menarik AS dari keanggotaan WHO dan menghentikan seluruh kontribusi keuangan sejak Januari 2025.
Ketegangan antara AS dan badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut telah bermula sejak masa jabatan pertama Trump pada 2020. Saat itu, Washington menuding WHO gagal menangani pandemik COVID-19 dan terlalu memihak kepada China.
"Gavi memainkan peran krusial dalam mencegah penyebaran penyakit di tingkat global dan menghentikan wabah sebelum mencapai perbatasan AS," ujar Ketua Komite Penyerapan Anggaran Senat AS Susan Collins, dilansir Politico.
2. Gavi sepakati berbagai syarat reformasi dari AS
Gavi setuju untuk bertahap mengganti vaksin yang mengandung pengawet berbasis merkuri atau tiomersal dengan alternatif bebas merkuri. Transisi ini mencakup vaksin untuk penyakit meningitis A, pentavalen, pneumokokus, serta hepatitis B di negara-negara berkembang.
Selain masalah kandungan vaksin, Gavi menyetujui sejumlah reformasi operasional yang diminta oleh pemerintah AS. Aliansi ini akan menghentikan promosi vaksin COVID-19 untuk program imunisasi rutin serta memangkas jumlah staf di kantor pusat mereka di Jenewa.
Gavi sendiri merupakan aliansi kesehatan global yang dibentuk 25 tahun lalu. Organisasi ini bertugas membantu lebih dari 50 negara berpenghasilan rendah dalam menyediakan vaksin untuk 20 jenis penyakit.
Sejak didirikan, Gavi diperkirakan telah memberikan imunisasi kepada lebih dari 1,2 miliar anak di seluruh dunia. Upaya imunisasi tersebut diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 20,6 juta jiwa dari ancaman kematian akibat penyakit menular.
3. AS bakal kembali menduduki kursi dewan pengawas Gavi
Setelah menyetujui pencairan dana, AS berencana untuk kembali menduduki kursinya di dewan direksi Gavi. AS berniat untuk mengawasi langsung pelaksanaan seluruh komitmen reformasi yang telah disepakati.
Pemerintah AS menegaskan bahwa bantuan keuangan pada masa mendatang akan dinilai berdasarkan kinerja nyata dan akuntabilitas organisasi. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan bahwa dana pembayar pajak AS digunakan efisien dan transparan.
AS sebelumnya menyumbang sekitar 13 persen dari total anggaran operasional Gavi. Penghentian dana sempat memaksa aliansi tersebut melakukan pemotongan anggaran dan penyesuaian operasional sebelum akhirnya mencapai kesepakatan baru ini.
