Strategi Menteri Jumhur Cegah Karhutla: Basahi Hutan dan Lahan Gambut

- Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat akan membasahi hutan dan lahan gambut rawan terbakar melalui canal blocking, serta telah memberi arahan kepada lebih dari 400 perusahaan pemilik konsesi.
- Pemilik konsesi diwajibkan bertanggung jawab dan terancam sanksi bila terjadi kebakaran; pemerintah juga bernegosiasi memberi kompensasi kepada warga agar tidak membakar ladang.
- BMKG memprediksi El Niño hingga awal kuartal I 2027, berpotensi diperparah IOD Positif; mitigasi diperkuat lewat Operasi Modifikasi Cuaca dan respons terintegrasi.
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap strateginya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di puncak fenomena El Niño. Ketika El Niño berlangsung maka musim kemarau jauh lebih kering.
Selain kebakaran hutan dan lahan, El Niño turut memicu terjadinya kekeringan air. Jumhur mengatakan bakal membasahi lahan yang ada.
"El Niño itu kan kering ya. Maka, area yang berpotensi terbakar akan kami basahi. Apa sih yang potensial (terbakar) yakni hutan hingga lahan gambut. Kalau area tersebut kering, bila ada api yang menyala maka akan merambat hingga bermeter-meter ke dalam seperti bara api," ungkap Jumhur di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Sabtu (1/8/2026).
Maka, aliran air yang berada di area yang rentan terbakar bakal dibendung agar tak langsung mengalir ke sungai. Alat yang digunakan untuk membendung air tersebut dinamakan 'canal blocking.'
"Sehingga, air tidak ke sungai, tetapi menggenangi area tersebut. Sudah ada lebih dari 400 perusahaan pemilik konsesi, entah itu di hutan tanaman industri hingga sawit. Kami sudah mengundang owner atau eksekutifnya dan memberikan briefing," tutur dia.
Di dalam pertemuan itu, Jumhur menyampaikan agar tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan di area konsesi yang dimiliki. Bila terjadi, kata Jumhur, maka proses yang akan terjadi tidak akan mudah.
"Kedua, saya sampaikan ke owner perusahaan pemilik konsesi ini tolong bila di tempat kalian ada open access milik masyarakat, agar dibantu. Sebab bila terjadi kebakaran 100-200 meter dari wilayah konsesi dan menyebar ke dalam area konsesi, maka Anda juga salah," imbuhnya.
1. Jumhur pastikan perusahaan pemilik konsesi harus bertanggung jawab bila terjadi kebakaran

Lebih lanjut, Jumhur juga mewanti-wanti para pemilik konsesi bakal dikenakan sanksi dan wajib bertanggung jawab bila terjadi kebakaran di lahan mereka.
"Bila lahan milik konsesi pihak tertentu terbakar maka akan sulit berhadapan dengan tuntutan pemerintah," katanya.
Ia pun memahami masih terdapat kultur di masyarakat di area Kalimantan yang harus membakar ladangnya hingga maksimal satu hektare untuk membuka area baru. "Kami sedang berkomunikasi dengan para kepala daerah supaya bagaimana kultur itu tidak dihidupkan dulu sekarang. Kami akan berikan kompensasi bila mereka bersedia tidak membakar ladang untuk meratakan tanah," tutur dia.
"Pihak kami sedang bernegosiasi soal itu," imbuhnya.
2. Menteri Lingkungan Hidup berharap tidak ada penyebaran asap lintas negara

Ketika ditanyakan apakah ia yakin tidak akan ada penyebaran asap lintas negara sebagai dampak kebakaran hutan serta lahan, Jumhur akan terus mengusahakannya. Berdasarkan data yang ia miliki tren asap lintas batas terus menurun.
"Kami semua bekerja keras dan berdoa. Karena apapun kerja keras ada batasnya juga. Tapi, data statistik menunjukkan penyebarannya terus menurun dan penurunannya signifikan. Meski diakui El Niño tahun ini lebih panjang. Dengan kerja keras mudah-mudahan bisa dicegah," kata mantan aktivis buruh itu.
Sementara, Singapore Institute of International Affairs (SIIA) justru sudah mengeluarkan peringatan siaga merah atau red alert terkait potensi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara pada 2026. Peringatan ini dikeluarkan seiring meningkatnya risiko cuaca kering akibat fenomena El Niño yang dinilai dapat memicu kebakaran lahan dan hutan.
Chairman of the Singapore Institute of International Affairs, Simon Tay, menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan status siaga merah secara sembarangan. Menurut dia, peringatan tersebut didasarkan pada analisis meteorologi dan rekam jejak historis kabut asap di kawasan.
“Kami tidak mengeluarkan peringatan siaga merah secara sembarangan. Kami pernah mengeluarkannya pada 2023, dan prakiraan kami cukup akurat karena memang terjadi lebih banyak kabut asap pada tahun tersebut," ungkap Simon dalam media briefing peluncuran Haze Outlook 2026 Report pada Rabu, 24 Juni 2026.
Dia menjelaskan, kondisi cuaca saat ini menunjukkan El Niño sudah mulai terjadi dan berpotensi berkembang menjadi lebih kuat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap musim kabut asap yang lebih buruk di kawasan ASEAN.
“Sebagai kesimpulan, prakiraan cuaca memperjelas bahwa El Niño telah tiba, dan El Niño yang parah sangat mungkin terjadi," tutur dia.
3. Fenomena El Niño akan bertahan hingga kuartal pertama 2027

Sementara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Niño akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Puncak intensitas, diprediksi melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada periode September hingga Desember 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan pihaknya memperkuat langkah mitigasi melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai wilayah prioritas Indonesia. Selain itu, BMKG juga menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan.
"BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas OMC sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia," ujar Faisal ketika memberikan keterangan pers pada Kamis, 30 Juli 2026 di Jakarta.



















