Mendagri Sebut Dukcapil Jadi Tulang Punggung E-Government Nasional

Tito mengatakan pemerintah tengah mempercepat pembangunan Electronic Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Bersamaan dengan itu, pemerintah menyiapkan implementasi Satu Data Indonesia sebagai basis integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, kedua program tersebut akan menggunakan data kependudukan Dukcapil sebagai fondasi utama karena memiliki cakupan paling lengkap dan diperbarui secara terus-menerus.

Ia menyebut data Dukcapil telah mencakup sekitar 290 juta penduduk Indonesia atau mendekati 99 persen populasi. Data tersebut tidak hanya memuat identitas dasar, tetapi juga dilengkapi biometrik berupa face recognition, sidik jari (fingerprint), hingga iris mata yang dihimpun secara real time dari seluruh kantor Dukcapil kabupaten dan kota.

"Data ini bergerak setiap detik. Ada yang lahir, meninggal dunia, menikah, pindah domisili, semuanya langsung masuk ke server Dukcapil," katanya.

Tito menjelaskan konsep E-Government bertujuan memangkas birokrasi sehingga masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor pemerintah untuk mengurus berbagai layanan publik.

Melalui portal layanan publik yang tengah dikembangkan pemerintah, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga administrasi kependudukan melalui satu aplikasi yang terintegrasi.

"Aplikasinya mengintegrasikan layanan publik kementerian dan lembaga. Ke depan masyarakat tidak perlu lagi datang ke banyak kantor. Cukup masuk ke sistem digital untuk mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Ia menambahkan data Dukcapil akan diintegrasikan dengan data dari berbagai instansi, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), Polri, Kementerian Kesehatan, hingga kementerian dan lembaga lainnya agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

Untuk mendukung transformasi digital tersebut, Tito mengatakan pemerintah menyiapkan program penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil melalui skema multi-years senilai sekitar Rp3,5 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data (storage), memperbesar bandwidth, memperkuat sistem keamanan siber (cyber security), serta menyiapkan pusat pencadangan data (backup server) agar layanan tetap berjalan apabila terjadi gangguan pada pusat data utama.

"Kalau sudah bermain di digitalisasi, jangan main-main. Sekali sistem down, dampaknya bisa luas. Karena itu infrastruktur, bandwidth, dan cyber security harus benar-benar kuat," kata Tito.