Partai Garuda, Menepis Dugaan Antek PKI dan Dukungan Keluarga Cendana

Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Garuda sebagai partai politik yang sah sejak April 2015. Meski demikian, wacana untuk mendirikan suatu partai yang mengusung nilai Nasionalis, Religius, dan Kerakyatan sudah ada sejak bertahun-tahun silam.

“Cikal bakal berdirinya Partai Garuda yang pertama atas dasar keresahan masyarakat, termasuk kami, dalam menyalurkan aspirasi. Kami menilai bahwa dalam penyampaian aspirasi, terkadang tidak bisa lancar. Hasil diskusi panjang kami, kira-kira jauh sebelum tahun 2014, akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan Partai Garuda,” tambah Ridha.

Sebagai pemimpin dari 697.000 anggota partai, Ridha menjelaskan makna filosofis dari lambang Garuda. Menurut dia, bangsa atau negara adalah komponen yang dinamis, sehingga perubahan menjadi satu keniscayaan. “Kami juga ingin membawa perubahan bagi Indonesia sebagaimana cita-cita bangsa dalam UUD 1945,” sambungnya.

Garuda menjadi partai yang memberikan warna baru dalam memperlihatkan kinerja mesin politik. Hal itu dikatakan Ridha karena banyak dari pengurus partainya adalah mereka yang tergolong millennials atau berada di bawah usia 35 tahun.  

“Kalau bicara usia keterlibatan pengurus partai, saya salah satu yang paling tua. Pengurus kami tidak banyak, pada tingkat DPP hanya 11 orang, tapi banyak relawan mahasiswanya. Mereka bahkan kami fungsikan menjadi koordinator wilayah pembentukan partai politik di wilayah dan provinsi. Bahkan ada yang berusia 19 tahun pengurusnya,” beber putra dari tokoh agama di Kalimantan Selatan Amidhan Shaberah.

Kendati banyak melibatkan tenaga muda, Ridha tidak membatasi ruang gerak mereka. Prinsip yang diusung Ridha kepada para relawan adalah ‘Partai Garuda punya mereka’. Tidak tanggung-tanggung, bahkan mereka menjadi perwakilan partai yang mengawal verifikasi di KPU dan mereka pula yang membantu mendirikan Partai Garuda di daerah.

“Kita banyak melibatkan pemuda karena pertama idealisme mereka dan daya kritisnya. Terus kami meibatkan mereka supaya mereka  mengajak teman-temannya. Kalau lihat rekam digital KPU, bisa dilhat bahwa yang datang ke KPU itu pemuda dan mahasiswa, bahkan ada yang sampai diusir oleh KPU karena dikira anak-anak,” jelas dia.

Lain hal dengan mesin politik lainnya, partai yang menjadikan Abdullah Mansuri sebagai Sekretaris Jenderal ini terkesan membawa nilai kesederhanaan. Pernyataan tersebut berawal dari keterangan Ridha yang menyebutkan jumlah keanggotaan partai di setiap tingkatannya.

Untuk jumlah pengurus DPP, partai ini memiliki 11 orang. Untuk tingkat DPD, sekitar 9 anggota. Kemudian, untuk tingkat DPC, Garuda memiliki pengurus sekitar 5-7 personel. Sedangkan, untuk tingkat PAC, partai ini memiliki 3-5 orang.

“Syarat KPU itu pengurus di tingkat provinsi harus 100 persen, itu kami sudah. Untuk Kabupaten/kota, dari syarat 75 persen kami sudah menyentuh 95 persen, artinya dari 516 Kabupaten/Kota, kita sudah 496 lebih. Di tingkat kecamatan syaratnya 50 persen dengan total kecamatan sekitar 6.700. Kita sudah menyentuh 65 persen atau sekitar 4.700 kecamatan,” ringkas Ridha.

“Dari semua pengurus, hampir 98 persen di antaranya adalah mereka yang belum pernah menjadi angggota partai. Kami ingin membuktikan bahwa membentuk partai politik tidak harus ada tokoh besar, uang banyak, dan kantor yang mewah dan megah. Sistem keuangan kami pakai swasembada anggota,” sambungnya.

Menanggapi isu yang beredar bahwa Partai Garuda mendapat dukungan dana dari Tutut Soeharto, Ridha dengan tegas membantah hal itu. “Saya dulu memang pernah bekerja sebagai President Director perusahannya Tutut Soeharto. Itupun sudah lama sekali. Makanya saya tegaskan, pendirian partai ini tidak ada sedikitpun bantuan dari Keluarga Cendana,” tegas Ridha.

Lantaran warna merah dan kuning dalam logo Garuda, partai ini sempat dianggap sebagai bentuk kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Saya juga difitnah antek PKI, tiba-tiba banyak sebaran berita hoax yang masuk ke WA ayah dan ibu saya sampai keluarga saya. Bahkan Facebook partai kami sampai dibanned untuk beberapa hari. Saya tidak ingin berasumsi siapa pelakunya yang jelas kami tidak ada kaitannya dengan dua hal itu,” ujar pria yang merupakan aktivis KNPI ini.

Kendati beberapa partai baru telah menentukan arah politik mereka untuk menyongsong Pilpres 2019, Partai Garuda di bawah Ahmad Ridha enggan mengambil keputusan secara tergesa-gesa.

“Kami belum putuskan harus ke mana memberi dukungan. Karena kami melihat hari ini masih cairlah semua. Peluang masih banyak,” tuturnya.

Sedangkan, untuk Pemilihan Legislatif, Ridha mentargetkan partai ini memenangi 30-40 kursi atau sekitar 7,5 – 8 persen.

“Target kami sesuai dengan cita-cita bangsa dan visi-misi partai. Kami ingin masyarakat mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pembangunan infrastuktur, pembangunan tol laut, itu bagus dan saya yakin itu rencana jangka panjang. Tapi apakah itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam jangka pendek. Inilah target dan harapan kami, karena harapan Garuda adalah harapan rakyat,” tutup dia.