Mengenal Peristiwa Kudatuli: Campur Tangan Orde Baru di Internal PDIP

Peristiwa Kudatuli bermula dari konflik internal PDI setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai ketua umum PDI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Surabaya pada 1993. Mengutip laman PDIP Jawa Timur, kepemimpinan Megawati memperoleh dukungan mayoritas kader, tetapi ada intervensi politik dari pemerintah Orde Baru.

Pada 1996, PDI menggelar kongres pemilihan ketua umum di Medan, Sumatra Utara, yang menghasilkan terpilihnya Soerjadi sebagai ketua umum. Pemerintah melalui Kepala Staf Sosial Politik ABRI, Letjen Syarwan Hamid, mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Lantas, muncul dualisme kepemimpinan yang memicu ketegangan di internal PDI.

Kendati pemerintah mengakui kepengurusan Soerjadi, pendukung Megawati tetap mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat. Mereka berjaga siang dan malam, karena isu pengambilalihan kantor partai kian merebak di kalangan mereka. 

Di lokasi itu pula digelar Mimbar Demokrasi yang diikuti kader PDI, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat, sebagai bentuk penolakan terhadap campur tangan pemerintah dalam konflik internal PDI.

Pada Sabtu pagi, 27 Juli 1996, massa pendukung PDI kubu Soerjadi mulai mendatangi kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tak lama kemudian, bentrokan pecah setelah massa melempari kantor dengan batu dan berusaha mengambil alih gedung tersebut. 

Kerusuhan kemudian meluas ke sejumlah wilayah di Jakarta, seperti Salemba dan Kramat, hingga aparat keamanan diterjunkan untuk mengendalikan situasi.

Setelah kantor DPP PDI berhasil dikuasai, Sekretaris Jenderal PDI kubu Soerjadi, Buttu Hutapea, mengklaim gedung partai telah digunakan untuk kegiatan yang tidak semestinya.

Sementara itu, pendukung Megawati berdatangan ke lokasi untuk membantu rekan-rekannya yang diserang. Kondisi tersebut kembali memicu bentrokan dengan kelompok pendukung Soerjadi, sehingga aparat keamanan diterjunkan ke lokasi. Kerusuhan pun berlangsung hingga malam hari.

Akibat kerusuhan tersebut, Komnas HAM mencatat Peristiwa Kudatuli setidaknya menyebabkan lima orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 lainnya dinyatakan hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp100 miliar. 

Komnas HAM juga menemukan enam bentuk dugaan pelanggaran HAM, yaitu:

• Pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat

• Pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut 

• Pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi 

• Pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia

• Pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.

Menurut PDI Perjuangan (PDIP), Peristiwa Kudatuli menjadi salah satu tonggak perjuangan melawan rezim Orde Baru yang memperkuat semangat menuju Reformasi 1998. Peristiwa tersebut juga dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia. 

Setelah Reformasi 1998, Megawati Soekarnoputri kembali diakui sebagai Ketua Umum PDI dan menjabat hingga 2003. Pada 14 Februari 1999, Megawati mendeklarasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Istora Senayan, Jakarta, sebagai kendaraan politiknya untuk mengikuti Pemilu 1999.

Sejak saat itu, Megawati pun masih menjabat sebagai ketua umum PDIP hingga saat ini.