Mengungkap Sosok T yang Disebut Budi Arie Operator Bandar Judi Online

Budi menjelaskan, adanya sosok T dalam kasus ini bermula ketika ia terkendala kekurangan kuantitas dan kualitas di Kominfo. Hal itu disebabkan setelah ia merotasi sejumlah pegawai Kominfo yang dicurigai terlibat melindungi judi online.

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM), dilakukanlah rekrutmen petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non-pegawai Kominfo.

“Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10 ribu situs per hari. Jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online,” ujar pentolan relawan Projo itu.

Dalam masa rekrutmen inilah beberapa pihak banyak mengajukan diri. Termasuk T yang dikenal Budi sebagai aktivis politik, dan dekat dengan menteri era Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

“Tidak ada kerja sama apapun sebelumnya. T kemudian masuk timses resmi Ganjar-Mahfud dan Pramono-Rano, calon kepala daerah Jakarta dari PDI Perjuangan sebagai Ketua Bidang Konten Sosmed,” kata Budi.

T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda NKRI yang ‘merah putih’. Termasuk AK dan 10 tenaga muda lainnya.

“Saudara AK memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men-take down 50 ribu sampai 100 ribu per hari. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk, tapi belakangan mereka mundur,” kata Budi.

Budi menjelaskan, dirinya terbuka menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judi online. Ia membenarkan AK sempat tidak lolos dari rekrutmen karena lulusan SMK.

Namun, AK tetap direkrut karena disebut memiliki kemampuan untuk menurunkan situs judi online dalam jumlah besar.

“AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” kata Budi.

Seiring berjalannya waktu, T, AK, serta sejumlah PNS Kominfo (sekarang Komdigi) diketahui menjadi operator bandar judi online. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit Bekasi, Jawa Barat, untuk melindungi seribu situs judi online dari take down Kominfo.

“T pun ternyata bermain tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi menteri. Perintah untuk menumpas judol tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judol,” kata Budi.

Sementara, Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menyerahkan kasus beking situs judi online Komdigi yang menyeret T, yang disebut-sebut bagian timses Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Pilpres 2024) dan juga Pramono Anung-Rano Karno (Pilkada Jakarta 2024) ke kepolisian.

Namun, Deddy tidak secara gamblang mengonfirmasi T merupakan bagian timses Ganjar maupun Pramono-Rano.

“Serahkan saja pada kepolisian karena sudah ranah hukum," ujar Deddy saat dihubungi IDN Times, Minggu (10/11/2024).

Sementara, Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Chico Hakim, membantah T merupakan bagian timsesnya. Dia menyebut Budi Arie berbohong.

"Bohong dia (Budi Arie). Kalian tinggal cek ke KPU nama-nama yang kami setorkan sebagai tim pemenangan," ujar Chico kepada IDN Times, Senin.

IDN Times juga mencoba menghubungi sejumlah politisi PDIP, namun tidak ada yang merespons.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 15 tersangka usai penggerebekan kantor satelit di Ruko Galaxy, Bekasi Selatan, pada Selasa, 5 November 2024. Dari 15 tersangka, Polda Metro baru mengungkap 3 inisial yang disebut sebagai pengendali kantor satelit.

Salah satunya AK yang dibantu AJ dan A. Dari 15 tersangka itu, polisi menyita barang bukti berupa 34 handphone, 23 laptop, 20 lukisan, 16 mobil, 16 monitor, 11 buah jam tangan mewah, 4 unit tablet, 4 bangunan, 2 unit senjata api, 1 unit motor, hingga 215,5 gram logam mulia.

“Kemudian ada uang tunai sejumlah Rp73.723.488.957. dengan rincian, uang rupiahnya ada Rp35.792.110.000. Kemudian ada 2.955.779 mata uang Singapura Dolar atau senilai Rp35.043.272.457,” ujar Ade Ary di Sentul, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.