Menhut: RI Siap Pemimpin Solusi Iklim Berbasis Hutan di Tingkat Global

Menhut menjelaskan, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan hutan dan aksi iklim. Salah satu capaian adalah keberhasilan menurunkan luas kebakaran hutan dan lahan dari 2,61 juta hektare pada tahun 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada tahun 2025 melalui penguatan pencegahan, pemantauan terpadu, pengelolaan gambut, operasi lapangan, dan penegakan hukum.

Selain itu, Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat dengan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga, sementara pengakuan hutan adat terus dipercepat sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam menjaga hutan.

“Hutan Indonesia merupakan pilar utama pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang akan menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sebagai penyerap emisi bersih pada tahun 2030,” ujar Menhut.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi bagi kegiatan karbon di sektor kehutanan.

Pernyataan Menteri Kehutanan memperoleh sambutan sangat positif dan antusias dari para peserta forum, yang merupakan pengumuman langkah besar Indonesia dalam pengembangan pasar karbon kehutanan.

“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO₂e. Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” ujar Menhut.

Dalam kesempatan itu, Menhut memperkenalkan berbagai langkah inovatif Pemerintah Indonesia dalam pembiayaan konservasi, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional  melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Gugus tugas tersebut sedang mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti pembiayaan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, dan blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional Indonesia.

“Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk memperkuat kemitraan dalam bidang keuangan berkelanjutan, infrastruktur pasar, tata kelola, dan inovasi pembiayaan iklim. Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempercepat perlindungan alam, mobilisasi investasi hijau, serta penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menhut.