Menko PMK Apresiasi Satgas PRR, Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

28 Oct 2026, 14:38 WIB3 min read

Ridho Fauzan

News

Channel

Add Us on Google

Menko PMK Apresiasi Satgas PRR, Minta Mitigasi Bencana Diperkuat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. (dok. Tim Media Satgas PRR)

Intinya Sih

5W1H

Menko PMK Sugiono meminta normalisasi sungai bersedimentasi di wilayah terdampak Sumatra dipercepat untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan, dengan pembagian tugas lintas instansi.
Pemerintah pusat, daerah, kementerian, dan lembaga diminta memperkuat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk menindaklanjuti masukan daerah serta pemantauan posko.
Sugiono menekankan keterbukaan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mencegah misinformasi, sambil memastikan pemulihan membangun wilayah lebih aman, berkelanjutan, dan tahan terhadap risiko bencana.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Menko PMK Sugiono meminta percepatan normalisasi sungai dan daerah aliran sungai yang mengalami sedimentasi di wilayah terdampak bencana Sumatra untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan.
Who?
Sugiono, Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR, Kementerian PU, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta kepala daerah dari Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terlibat dalam koordinasi penanganan.
Where?
Rapat koordinasi berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Penanganan dan normalisasi sungai diprioritaskan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
When?
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas PRR Pascabencana pada Senin, 26 Oktober 2026. Pemerintah disebut telah menangani dampak bencana di tiga provinsi tersebut selama sekitar 11 bulan.
Why?
Normalisasi diperlukan untuk mengurangi risiko banjir akibat sedimentasi sungai menjelang musim hujan, serta memasukkan risiko perubahan iklim dan pergeseran pola curah hujan ke dalam perencanaan mitigasi bencana.
How?
Kementerian PU dan pihak terkait diminta membagi tugas secara efektif, memperkuat koordinasi pusat-daerah, menindaklanjuti masukan kepala daerah, memantau pekerjaan melalui posko, dan menyampaikan perkembangan pemulihan secara terbuka.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, meminta percepatan normalisasi sungai yang mengalami sedimentasi di wilayah terdampak bencana Sumatra. Langkah ini diperlukan sebagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi risiko banjir menjelang musim hujan.

Permintaan tersebut disampaikan Sugiono dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026). Rapat dipimpin Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian, dan dihadiri sejumlah kepala daerah dari tiga provinsi terdampak bencana.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas PRR, Sugiono juga mengapresiasi upaya pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

1. Normalisasi sungai diprioritaskan untuk antisipasi banjir

Jalan Provinsi Padang Luar–Manggopoh di Nagari Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. (dok. Satgas PRR)

Sugiono menegaskan, normalisasi daerah aliran sungai (DAS) yang mengalami sedimentasi perlu segera dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan anggaran. Pembagian tugas yang efektif antarkementerian dan lembaga juga diperlukan agar pekerjaan di lapangan berjalan optimal.

“Prioritas kita adalah bagaimana normalisasi daerah aliran sungai yang mengalami sedimentasi bisa dilakukan secepat-cepatnya, dalam keterbatasan waktu dan anggaran yang kita miliki,” ujar Sugiono.

Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama pihak terkait menyusun pembagian tugas untuk mempercepat penanganan. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden agar wilayah yang pernah terdampak bencana mendapat perhatian serius melalui langkah mitigasi.

Menurut Sugiono, pemulihan tidak cukup hanya memperbaiki kerusakan akibat bencana yang sudah terjadi. Pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko bencana berikutnya, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pergeseran pola curah hujan.

“Antisipasi yang harus kita lakukan dalam rangka perubahan iklim yang nyata harus masuk dalam perencanaan. Termasuk mitigasi, yang merupakan bagian besar dari penanganan bencana,” tegasnya.

2. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat

Jalan Padang Luar. (dok. Tim Media Satgas PRR)

Sugiono mengapresiasi berbagai upaya pemerintah selama kurang lebih 11 bulan dalam menangani dampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menyebut sejumlah regulasi telah diterbitkan dan anggaran telah dialokasikan, meskipun masih ada hal yang perlu disempurnakan.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait agar seluruh pihak bergerak menuju tujuan yang sama.

“Sebagaimana sebuah barisan, kita bergerak arah yang sama, tidak ada yang bergerak di luar daripada yang menjadi arahan, sehingga barisan bisa mencapai tujuan bersama,” kata Sugiono.

Selain koordinasi, Sugiono meminta agar masukan dari kepala daerah dan perwakilannya ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Pemantauan melalui posko koordinasi juga perlu dilakukan secara aktif dan terukur untuk mengevaluasi capaian pekerjaan serta memastikan program berjalan efektif.

“Masukan, informasi, atau koordinasi adalah sesuatu yang sifatnya wajib kita lakukan setiap saat, setiap hari,” ujarnya.

3. Informasi pemulihan perlu disampaikan secara terbuka

Pekerja sedang membangun tembok penahan tanah atau TPT. (dok. Tim Media Satgas PRR)

Sugiono turut menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Perkembangan pekerjaan, langkah penanganan, serta dukungan anggaran perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui upaya yang telah dilakukan pemerintah.

Penyampaian informasi tersebut juga diperlukan untuk mencegah munculnya disinformasi dan misinformasi terkait penanganan bencana.

Di sisi lain, Sugiono menegaskan bahwa pemulihan harus menghasilkan wilayah yang lebih aman dan berkelanjutan. Pembangunan kembali perlu memperhatikan keselamatan masyarakat serta mengurangi kerentanan terhadap bencana pada masa mendatang.

Normalisasi sungai, penguatan infrastruktur, dan perencanaan mitigasi menjadi bagian yang saling mendukung dalam proses tersebut.

“Kita harus membangun kembali dengan lebih baik, kemudian lebih aman, dan juga lebih berkelanjutan,” tegasnya. (WEB)

Sponsored Content: This article is a paid collaboration. While this content is sponsored, all insights, reviews, and editorial standards remain entirely our own.