Menko Polhukam Sebut Pilkada Serentak di Papua Perlu Perhatian Khusus

28 Mei 2024, 16:35 WIB

Santi Dewi

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua memiliki tantangan yang berbeda dari wilayah lainnya.
Hadi menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Papua dan meminta agar semua pihak termasuk aparat intelijen fokus.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua memiliki tantangan yang berbeda dibanding wilayah lainnya sehingga perlu ada perhatian khusus.

"Seperti yang kita ketahui keamanan di wilayah Papua saat ini berjalan cukup dinamis sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap situasi dan kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan menjelang penyelenggaraan pilkada serentak agar tahapan pilkada dapat berjalan dengan aman dan lancar di wilayah Papua," ujar Hadi di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan pada Selasa (28/5/2024).

Badan Pengawas Pemilu pada 2023 lalu menilai perlu adanya perhatian khusus di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua selama perhelatan kontestasi demokrasi.

Hadi mengatakan, sebanyak empat DOB belum pernah melaksanakan pemilu pada Februari lalu.

"Ini yang kami antisipasi. Apalagi di sana masih menggunakan sistem noken," katanya.

Adapun empat DOB yang bakal ikut serta di Pilkada serentak yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

Oleh karena itu, pada Rabu (29/5/2024), Menko Polhukam akan menggelar rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Papua.

1. Eskalasi di pilkada serentak diperkirakan ada di level sedang hingga tinggi

Ilustrasi Peta Papua. (IDN Times/Sukma Shakti)

Menurut Hadi, perkiraan intelijen, momen pilkada serentak berkisar di level sedang hingga tinggi. Oleh sebab itu, ia meminta mulai dari tahapan pilkada, perencanaan hingga pelaksanaan, semua pihak termasuk aparat intelijen harus benar-benar fokus.

"Saya juga pesankan kepada aparat intelijen untuk membuat perencanaan intelijen yang tajam," kata Hadi.

Apalagi di pilkada serentak mendatang dilakukan pemilihan terhadap 37 gubernur, 93 bupati, dan 415 wali kota di seluruh Indonesia.

"Bila perkiraan intelijennya tajam, maka masalah bisa langsung tepat diselesaikan," tutur dia.

2. Menko Hadi minta ada antisipasi terhadap potensi gangguan di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Hadi juga mengingatkan perlunya antisipasi terhadap berbagai potensi permasalahan dan kerawanan yang bisa terjadi di Bumi Cendrawasih. Mulai dari terjadinya gangguan keamanan, hambatan fasilitas seperti sarana dan pra sarana hingga distribusi logistik.

"Diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu hingga masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada 2024," katanya.

Ia mengatakan, tahapan awal pilkada sudah dimulai dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024.

Seluruh tahapan akan terus bergulir hingga pelaksanaan pemungutan suara dan ditutup dengan proses penghitungan suara.

"Kami tentu mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan lancar dan aman serta tak ada kendala apapun di dalam pelaksanaannya," kata dia.

3. TNI pernah petakan 15 provinsi memiliki potensi konflik tingkat tinggi saat pilkada

Gambar Monumen Nasional (Monas)

Papua termasuk wilayah yang memiliki kerawanan tingkat tinggi saat pilkada sudah pernah disampaikan oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI, Laksdya Maman Firmansyah. Ia mengatakan, ada 14 provinsi lainnya yang rawan terjadi konflik saat digelar Pilkada Serentak 2024.

Adapun 14 provinsi lainnya, yakni Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Utara (Sulut), Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan bermacam-macam kerawanan yang berbeda-beda adapun misal konflik di antara paslon, bentrok antarpendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," ujar Maman di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta pada 8 Mei 2024 lalu.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times.