Iklan - Scroll untuk Melanjutkan

For

You

Menko Polkam Dudung: Penyadapan Hanya Boleh untuk Penegakan Hukum

09 Nov 2026, 20:37 WIB3 min read

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman ketika memimpin rapat. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Menko Polkam Dudung menegaskan penyadapan hanya dibolehkan untuk penyidikan perkara hukum, sementara penyadapan terhadap kepala negara tidak diperbolehkan.
Pemerintah menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, menteri, pimpinan partai, dan tokoh ormas dapat mengarah pada makar serta membahayakan kepentingan negara.
Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka; tiga ditahan di Mako Brimob, sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena sakit pasca-stroke.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Selasa (3/11/2026)

Bareskrim Mabes Polri mengumumkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal Polri sebagai tersangka penyadapan komunikasi Presiden. Mereka tidak dijerat pasal makar.

Rabu (4/11/2026)

Pemerintah menyatakan penyadapan ilegal tersebut mengarah pada perbuatan makar dan membahayakan keselamatan pemimpin serta kepentingan negara.

Kamis

Bareskrim mengumumkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Ia diduga memberi izin operasi penyadapan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.

Senin (9/11/2026)

Dudung Abdurachman menegaskan penyadapan hanya boleh dilakukan untuk penyidikan perkara hukum. Ia menyebut penyadapan terhadap kepala negara tidak dibolehkan.

saat ini

Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena sakit pasca-stroke. Tiga tersangka lainnya ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.
Who?
Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi menjadi tersangka. Dudung Abdurachman dan Prasetyo Hadi turut menyampaikan keterangan.
Where?
Keterangan Dudung disampaikan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Prasetyo berbicara di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, sementara penetapan tersangka disampaikan di Mabes Polri.
When?
Dudung menyampaikan pernyataan pada Senin, 9 November 2026. Listyo dan tiga jenderal diumumkan sebagai tersangka sejak Selasa, 3 November 2026, dengan tersangka terbaru diumumkan pada Kamis.
Why?
Pemerintah menilai dugaan penyadapan ilegal tersebut mengarah pada perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara. Tujuan serta dalangnya hingga saat ini belum diketahui.
How?
Menurut Bareskrim, Slamet Uliandi sebagai dewan pembina Monitoring Centre memberi izin operasi penyadapan yang diajukan Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution. Tiga tersangka ditahan di Mako Brimob.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pak Dudung bilang menyadap orang hanya boleh untuk menyelidiki perkara hukum. Polisi menetapkan empat perwira sebagai tersangka karena diduga menyadap Presiden Prabowo dan orang lain. Pemerintah bilang hal ini bisa membahayakan negara. Tiga orang ditahan di Mako Brimob. Irjen Slamet belum ditahan karena sedang sakit setelah stroke.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penegasan bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan menunjukkan pentingnya batas hukum dalam melindungi komunikasi dan keselamatan pejabat negara. Penetapan empat tersangka mencerminkan adanya proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran, sementara keputusan tidak menahan tersangka yang sakit memperlihatkan perhatian pada kondisi kemanusiaan dalam proses tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, mengatakan, penyadapan dapat dilakukan bila ada penyidikan suatu perkara hukum.

Hal tersebut disampaikan Dudung menyusul kasus penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pihak lainnya.

"Secara pribadi, penyadapan itu kan tidak dibolehkan. Kecuali bila dilakukan dalam rangka penyidikan. Apalagi kepada kepala negara (itu tak boleh). Kita ikuti prosesnya secara aturan hukum yang berlaku," ujar Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026).

Dia pun mengaku tidak melakukan pengecekan di area kantornya lantaran khawatir ikut dipasangi alat penyadap.

"Tidak ada pembersihan di kantor semacam itu," kata dia.

Ketika IDN Times tanyakan apakah namanya ikut termasuk ke dalam obyek yang disadap, Dudung merespons sambil berseloroh bahwa ada 6 ribu orang di dalam daftar yang disadap tersebut.

"Kan sempat disampaikan ada 6 ribu yang disadap. Nama kita semua ada di situ," kata dia sambil bercanda.

1. Pemerintah sebut yang dilakukan Listyo Sigit termasuk perbuatan makar

Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana)

Sementara, Pemerintah menyebut perbuatan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo termasuk perbuatan makar. Padahal, ketika diumumkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026), Bareskrim Mabes Polri tak menjerat Listyo dan tiga jenderal Polri dengan pasal makar.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan, perbuatan penyadapan tersebut sudah mengarah ke tindak yang membahayakan keselamatan pemimpin negara.

"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori apa yang bisa kami anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Prasetyo mengaku belum mengetahui tujuan dan siapa dalang dari penyadapan tersebut.

"Belum, belum, tapi bahwa ada proses dan ini kan Kepala Negara, ya. Kepala Negara, kemudian di situ juga ada para menteri, kemudian dilaporkan juga ada pimpinan partai, termasuk tokoh-tokoh ormas," kata dia.

2. Bareskrim Mabes Polri tetapkan 4 perwira tinggi kepolisian jadi tersangka

Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo ungkap upaya pemerintah atasi karhutla. (Dok. KSP).

Sementara, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat perwira tinggi di kepolisian sebagai tersangka penyadapan komunikasi Presiden. Tersangka terbaru yang diumumkan yakni Irjen Slamet Uliandi yang sempat menduduki posisi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.

Tiga tersangka lainnya yang sudah diumumkan ke publik yakni:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri)

2. Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri)

3. Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri)

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengatakan, peran Slamet dalam dugaan operasi penyadapan itu adalah sebagai dewan pembina pusat pemantuaan atau Monitoring Centre (MC). Dia memberikan izin setiap operasi yang dilakukan Kepala Bagian Pemantauan, Eko Hadi dan Ahrie.

"Sampai dengan saat ini, Kabag Mon yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," ujar Suhermanto saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri pada Kamis.

3. Irjen Slamet Uliandi tak ditahan karena sakit

Ilustrasi borgol. (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, meski sudah menyandang status tersangka, tetapi Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisinya sedang sakit.

"Untuk tersangka SU saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke," ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Suhermano.

Sedangkan, tiga tersangka lainnya, termasuk Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua.