Menko Polkam: Setiap Calon Ingin Cari Cara untuk Dongkrak Elektoral

10 Nov 2024, 16:04 WIB

Presiden Prabowo Subianto ketika berikan dukungan bagi calon kepala daerah di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Pilkada 2024. (Tangkapan layar TikTok Ahmad Luthfi)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan membolehkan calon kepala daerah meminta dukungan dari Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai dukungan Prabowo kepada paslon nomor urut dua di Jateng menandakan elektabilitas Ahmad Luthfi-Taj Yasin stagnan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan presiden dan pejabat negara boleh ikut dalam kampanye asalkan tidak menyalahi aturan. Tidak ada aturan yang melarang Presiden Prabowo meng-endorse calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menilai setiap calon kepala daerah dibolehkan meminta dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, bila calon kepala daerah lain yang datang dan meminta dukungan juga akan diterima.

Pernyataan itu untuk merespons soal dukungan yang diberikan Prabowo kepada calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimun. Dukungan dalam bentuk video itu mengejutkan lantaran Luthfi dan Taj Yasin bukan kader Partai Gerindra yang maju di Pilkada Jateng. Bahkan, Luthfi adalah cagub Jateng yang merupakan orang dekat mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Semua boleh-boleh saja meminta dukungan. Namanya tamu kan gak mungkin gak diterima. Mungkin calon lain kalau datang juga pasti Beliau terima," ujar Budi di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu (10/11/2024).

Ia menambahkan setiap calon kepala daerah akan berupaya untuk mendongkrak elektoral di daerahnya. "Tamu datang sehingga Beliau harus bicara seperti itu," imbuhnya.

Ia pun menduga calon kepala daerah juga akan mendapatkan dukungan Prabowo bila meminta.

1. Ahmad Luthfi butuh dukungan dari Prabowo karena elektabilitas stagnan

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa wartawan saat menuju Kompleks Parlemen untuk mengikuti pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (20/10/2024). (ANTARA FOTO/Fauzan)

Sementara, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai dukungan Prabowo bagi paslon nomor urut dua di Jateng itu, menandakan elektabilitas Ahmad Luthfi-Taj Yasin stagnan. Sehingga, ia sampai perlu didukung secara terbuka oleh presiden berkuasa.

"Maka, salah satu cara yang bisa dilakukan, mendekati Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo meng-endorse pasangan ini. Apalagi kompetisi di Jateng sangat ketat saat ini," ujar Ray ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Minggu (10/11/2024).

Untuk bisa mendongkrak elektabilitasnya maka, Luthfi perlu mengasosiasikan diri dengan Prabowo. "Dia mungkin melihatnya bila tak ada Pak Prabowo, maka akan sulit memenangkan Pilkada Jawa Tengah," tutur dia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas periode 15-20 Oktober 2024 lalu, elektabilitas pasangan Andika Perkasa-Hendi ada di angka 28,8 persen. Sedangkan, paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin ada di angka 28,1 persen. Sebanyak 43,1 persen responden belum menentukan pilihan

2. Paslon lain diprediksi juga bakal meminta dukungan Prabowo

Ridwan Kamil makan bareng Prabowo Subianto (Tim Media RIDO)

Lebih lanjut, bila Prabowo menyatakan dukungan secara terbuka kepada paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin, maka pasangan calon lain diprediksi akan meminta endorsement serupa. Terutama yang notabene paslon yang merupakan kader Partai Gerindra.

"Kan Ahmad Luthfi-Taj Yasin kan bukan kader Gerindra. Mereka hanya didukung oleh Partai Gerindra. Sekarang yang jadi pertanyaan, tidak kah Pak Prabowo akan mengucapkan dukungan bagi kader Gerindra sendiri yang saat ini sedang bertarung?" tanya Ray.

Bisa jadi paslon Gerindra lainnya juga dalam situasi elektabilitas yang stagnan seperti Luthfi-Taj Yasin.

3. Tidak ada aturan larang presiden endorse kepala daerah

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (ANTARA FOTO/Fauzan)

Sementara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan presiden dan para pejabat negara boleh ikut dalam kampanye asalkan tidak menyalahi aturan seperti berkampanye saat hari kerja. "Ketentuannya tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan untuk berkampanye, atau berkampanye di hari kerja tanpa mengajukan cuti," katanya.

Ia juga mengatakan, tidak aturan yang melarang Presiden Prabowo meng-endorse calon kepala daerah di Pilkada 2024. Apalagi hingga saat ini Prabowo masih merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

"Tidak ada aturan yang melarang Pak Prabowo meng-endorse calon. Pak Prabowo adalah ketua umum partai," tutur dia.