MenPAN-RB Nilai Kota Surabaya Layak Menjadi Contoh Implementasi RBT

Menteri Rini menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di era saat ini tidak hanya berfokus pada tataran administratif, tetapi diarahkan pada tema-tema strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai berhasil mengintegrasikan dua tema ini dalam kebijakan dan implementasi di lapangan.

"Reformasi birokrasi kita bagi dalam beberapa reformasi tematik. Termasuk di dalamnya ada reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan lain sebagainya," jelasnya.

Tak hanya itu, berdasarkan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi yang dilakukan KemenPAN-RB, Pemkot Surabaya berhasil meraih skor tertinggi di antara seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

"Indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan Beliau [Wali Kota Eri Cahyadi] sudah berhasil juga untuk meng-orkestrasi program-program sehingga RB Tematik itu bisa dijalankan," ungkap Menteri Rini.

Namun demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai kebijakan formalitas belaka. Ia menekankan pentingnya implementasi yang cepat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya datang ke Surabaya tentunya selain memberikan arahan terhadap kebijakan-kebijakan kaitannya dengan reformasi birokrasi, saya ingin melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi tematik yang dijalankan oleh Pemda Surabaya ini," imbuhnya.

Dalam kunjungannya, Menteri Rini juga menyambangi sejumlah lokasi pelayanan publik di Surabaya. Termasuk di antaranya Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak program padat karya dan efektivitas pelayanan kepada warga.

"Beliau [Wali Kota Eri Cahyadi] meng-orkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program bersama dengan program padat karya. Sehingga semuanya bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan," ujar Menteri Rini.

Selain itu, Menteri Rini juga memuji MPP Siola sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. MPP Siola dinilai berhasil memberikan layanan terintegrasi dengan kunjungan masyarakat yang tinggi. 

"MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik yang paling tinggi atau mal pelayanan publik kategori Prima. Karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan," imbuhnya.

Di waktu yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik apresiasi dari MenPAN-RB. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemkot Surabaya dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan warga.

"Alhamdulillah MenPAN-RB melihat bahwa Surabaya ini mendapatkan nilai tertinggi untuk reformasi birokrasinya. Sehingga ingin membuktikan apakah itu hanya di atas kertas atau bisa diterapkan di masyarakat," kata Wali Kota Eri.

Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari MenPAN-RB adalah sistem satu data yang telah diterapkan di Surabaya. Wali Kota Eri menyebut bahwa data tersebut kini terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Bu Rini juga terkejut karena ada satu data di Kota Surabaya yang hari ini sudah kerja sama dengan BPS, dengan Mendagri dan Menteri Bappenas yang nantinya akan dijadikan data nasional," jelas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Melalui sistem satu data ini, Pemkot Surabaya dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Dampaknya terasa pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. "RBT Tematik ini ternyata yang sudah dilakukan di Surabaya bisa menurunkan angka pengangguran terbuka dari 9 persen menjadi 4,91 persen, menurunkan kemiskinan dari 5 persen menjadi 3,96 persen. Bahkan, lebih rendah pada waktu sebelum Covid-19," ujar Eri.

Atas berbagai pencapaian ini, Wali Kota Eri mengungkap bahwa MenPANRB meminta Surabaya menjadi pilot project nasional terkait penerapan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak lagi terpusat di kantor, melainkan dapat dilakukan di balai RW.

"Saya sampaikan bahwa Surabaya ini tidak lagi bekerja di kantor, ada di balai RW. Jadi kan beliau menyampaikan kerja di mana saja bisa. Saya sampaikan di Surabaya ini tidak hanya kerja di kantor tetapi juga ada di balai RW," terangnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap, inovasi tersebut dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus adaptif dan menjangkau semua lapisan warga.

“Pelayanan-pelayanan inilah yang terus kita tingkatkan agar lebih mudah dijangkau oleh semua warga Kota Surabaya,” pungkasnya. (WEB)