Jakarta, IDN Times — Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjawab isu mark up atau penggelembungan harga sepatu siswa Sekolah Rakyat, yang belakangan viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoaks dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif.
“Itu fitnah, hoaks,” katanya, didampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Selasa (5/5/2026).
Gus Ipul lantas menunjukkan potongan narasi beserta foto melalui layar digital yang memuat foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang tengah memberikan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat.
Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025. Sementara, sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos.
“Sepatu yang dari Bu Khofifah itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” kata Gus Ipul.
Dengan demikian, lanjut Mensos, membandingkan satu foto sepatu bermerek tertentu yang beredar di media sosial dengan keseluruhan pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat adalah tidak tepat, karena setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga berbeda.
"Setiap siswa dapat sepatu olahraga, PDH, PDL, harian, ya empat pasang. Jangan salah ya, jadi semua untuk siswa. Ada yang untuk guru juga," ucap Gus Ipul.
Gus Ipul memastikan, seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan, melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif, dengan prinsip penawaran terbaik yang memenuhi spesifikasi sebagai dasar penetapan pemenang. Informasi yang berkembang perlu dipahami secara utuh, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap pelaksanaan program.
“Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggung jawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya,” jelasnya.