Menteri Iftitah Tegaskan Tak Ada Transmigrasi di Kalimantan Barat

29 Jul 2025, 15:16 WIB

Aryodamar

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (IDN Times/Aryodamar)

Intinya sih...

Pemerintah revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Barat melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
Transmigrasi memerlukan permintaan dari pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.
Pemprov Kalbar menolak program transmigrasi dari luar daerah setelah aksi unjuk rasa warga menolak perlakuan istimewa terhadap transmigran.

Denpasar, IDN Times - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, tidak ada penempatan transmigran di Kalimantan Barat. Hal itu ia sampaikan di sela kegiatan di Denpasar, Bali.

"Tidak ada program penempatan transmigran baru, baik transmigran lokal maupun pendatang di Provinsi Kalimantan Barat," ujarnya, Selasa (29/7/2025).

1. Pemerintah revitalisasi kawasan transmigrasi

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara (IDN Times/Aryodamar)

Iftitah mengatakan, program transmigrasi di Kalimantan Barat saat ini adalah revitalisasi kawasan transmigrasi melalui pembangunan dan penataan infrastruktur jalan serta fasilitas pendidikan.

"Seperti rehabilitasi sekolah dan toilet," ujarnya.

2. Transmigrasi tak bisa dilakukan tanpa permintaan

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara (dok. Kementerian Transmigrasi)

Politikus Partai Demokrat itu kembali menegaskan, saat ini transmigrasi tak bisa dilakukan tanpa ada permintaan pemerintah daerah. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.

"Dengan demikian, karena pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mengajukan permintaan, maka tidak dimungkinkan adanya penempatan transmigran baru ke wilayah tersebut, meskipun ada peminat dari calon transmigran asal Jawa dan Sumatra," ujarnya.

3. Pemprov Kalbar tolak transmigrasi

Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan lakukan mediasi dengan demonstran. (IDN Times/Adpim).

Sebelumnya, Aliansi masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar aksi unjuk rasa menolak program transmigrasi dari luar daerah. Aksi itu dilakukan di DPRD Kalbar dan kantor Gubernur Kalbar pada Senin, 22 Juli 2025.

Aksi massa digelar buntut dari kekecewaan warga terhadap perlakuan istimewa yang diberikan kepada transmigran.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, sempat menemui massa. Ia menegaskan, Pemprov Kalbar menolak transmigrasi tersebut.

"Jangan sampai kita memindahkan kemiskinan dari luar ke sini,” ujarnya saat itu.