Menteri Jumhur: Pasal Boleh Bakar Lahan Bakal Dihapus

12 Oct 2026, 17:32 WIB2 min read

Irfan Fathurohman

News

Channel

Add Us on Google

Menteri Jumhur: Pasal Boleh Bakar Lahan Bakal Dihapus

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah melalui KLH berencana mengajukan revisi UU Nomor 32 tahun 2009 kepada DPR untuk menghapus ketentuan pembakaran lahan maksimal 2 hektare.
Solusi pendanaan iklim sedang dikaji untuk membantu masyarakat adat yang menghadapi biaya pembukaan lahan.
Pembiayaan akan dibatasi di sejumlah wilayah, sementara revisi diharapkan mempersempit peluang kebakaran hutan secara sengaja.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Senin (12/10/2026)

Jumhur menyampaikan bahwa Pemerintah telah sepakat mengajukan revisi UU Nomor 32 tahun 2009 kepada DPR. Revisi tersebut akan menutup ketentuan terkait pembakaran lahan maksimal 2 hektare.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah melalui KLH berencana menghapus ketentuan yang membolehkan masyarakat membakar lahan maksimal 2 hektare.
Who?
Menteri Jumhur, Pemerintah melalui KLH, masyarakat adat, dan DPR.
Where?
Pengajuan revisi disampaikan Jumhur di Jakarta. Pembiayaan nantinya dibatasi untuk lahan di Sumatra Selatan, Kalimantan, dan beberapa provinsi lainnya.
When?
Jumhur menyampaikan kesepakatan pengajuan revisi kepada DPR pada Senin (12/10/2026).
Why?
Revisi diharapkan mempersempit peluang terjadinya kebakaran hutan secara sengaja dan mencegah peningkatan emisi akibat pembakaran.
How?
Pemerintah mengajukan revisi UU Nomor 32 tahun 2009, mengkaji pendanaan iklim, dan membatasi pembiayaan pada lahan tertentu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah mau menghapus aturan yang membolehkan orang membakar lahan sampai 2 hektare. Menteri Jumhur mengatakan aturan itu akan diajukan untuk direvisi kepada DPR. Pemerintah juga mencari uang dari pendanaan iklim untuk membantu masyarakat adat membuka lahan. Pembiayaan akan dibatasi di beberapa daerah, dan aturan baru diharapkan mengurangi kebakaran hutan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana revisi aturan disertai pengkajian solusi bagi masyarakat adat yang menghadapi biaya pembukaan lahan. Pendanaan iklim dan pembatasan pembiayaan di wilayah tertentu menunjukkan upaya pemerintah mencari jalan yang tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus mempersempit peluang pembakaran lahan yang dapat meningkatkan emisi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bakal menghapus Pasal 69 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal ini membolehkan masyarakat membakar lahan maksimal 2 hektare.

Adapun bunyi Pasal 69 ayat (1) huruf h: "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar."

Pasal 69 ayat (2) (Pengecualian Kearifan Lokal): “Ketentuan di atas memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud adalah pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 hektare per kepala keluarga (KK) untuk ditanami varietas lokal dan wajib diberi sekat bakar sebagai pencegahan agar api tidak menjalar.”

“Kita sudah bersepakat untuk mengajukan revisi kepada DPR. Jadi, betul-betul pasal itu ditutup,” kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat di Jakarta, Senin (12/10/2026).

1. Pemerintah bakal beri solusi lewat pendanaan iklim

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah hasil pengawasan menemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada areal yang mereka kelola dengan total luas mencapai 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. (Dok. Kemenhut)

Namun demikian, Pemerintah juga akan mengkaji terkait solusi bagi masyarakat adat yang terkendala biaya pembukaan lahan yang cukup mahal.

“Nah, ini ini bisa juga di-offset-kan atau dibicarakan dengan pendanaan iklim. Karena ketika dia bakar, ini kita jujur aja nanti apa, terganggu lagi emisi kita. Karena asap ini luar biasa emisinya, jadi ini naik lagi,” kata Jumhur.

2. Lahan di beberapa wilayah akan dikhususkan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan peninjauan karhutla di Berau, Rabu (26/8/2026). (dok. Kemenhut)

Pemerintah nantinya juga akan membatasi pembiayaan hanya untuk lahan seperti di Sumatra Selatan, Kalimantan, dan beberapa provinsi lainnya.

“Jadi, kira-kira itu, nanti kita bisa catat kan hanya berapa hektare juga kan, tidak sampai ratusan ribu hektare. Itu bisa dicari, bisa ketahuan angkanya berapa, dan nanti barangkali bisa dia berpotensi menghasilkan berapa banyak CO2 kalau dia bakar,” kata Jumhur.

3. Revisi UU Nomor 32 tahun 2009 mempersempit peluang Karhutla

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni melakukan pengecekkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Berau, Kalimantan Timur. (Dok. Kemenhut)

Jumhur menegaskan, hal ini masih menjadi inisiatif Pemerintah melalui KLH yang akan diajukan ke DPR. Ia berharap dengan revisi UU Nomor 32 tahun 2009 ini bisa mempersempit peluang terjadinya kebakaran hutan secara sengaja.

“Mudah-mudahan enggak ada lagi kebakaran teorinya. Jadi, ya kecuali sabotase, ya. Kalau sabotase jahat, itu cerita lain. Tapi kalau untuk kena alasan local wisdom yang bisa juga dimanfaatkan oleh korporasi-korporasi yang pengen murah juga, bisa juga. Jadi, 'Ah mumpung ada boleh nih'. Nah, kemudian dia ikut lah membakar atau nyuruh orang, 'Oh saya enggak tahu'. Berapa tahun kemudian jadi kebun sawit,” lanjutnya.