Jakarta, IDN Times - Pernyataan Calon Presiden nomor urut 01 Joko “Jokowi” Widodo terkait ratusan ribu hektare tanah yang dikuasai calon presiden penantangnya, Prabowo Subianto, menuai banyak komentar.
Bahkan, kericuhan dikabarkan sempat terjadi di lokasi debat, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam (17/2). Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani angkat bicara terkait hal itu.
Arsul yang berada di lokasi kejadian membantah kejadian tersebut sebagai kericuhan.
“Itu bukan kericuhan. Saya ada di ruangan itu,” kata Arsul ditemui usai diskusi bedah visi misi dengan Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
Menurut Arsul, usai pernyataan Jokowi tentang kepemilikan tanah Prabowo, kubu capres nomor urut 02 menghampiri komisioner KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan protes mereka.
“Protes lah isinya. Ada dari kami juga yang menengahi,” cerita Arsul.
Arsul juga membantah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam kericuhan tersebut.
“Kemudian mungkin karena prosesnya agak lama, Pak Luhut bangkit dari tempat duduknya. Kalau saya tidak melihat kalau Pak Luhut itu marah, tetapi bahwa suara Pak Luhut itu keras, kan Beliau memang orang Batak. Itu aja,” kata dia.
Arsul mengatakan pada dasarnya Luhut saat itu menyatakan agar kubu 02 tidak perlu membuat keributan saat debat, dan dapat mengajukan protes melalui jalur prosedural.
“Maksudnya kepada Bawaslu. Apakah nanti dibuat pengaduan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu aja. Mungkin maksud Beliau itu baik. Sudah jangan ribut dulu supaya ini debat lancar, setelah itu kita diskusikan. Saya yakin Pak Luhut maksudnya itu,” ujar dia.
Arsul juga menanggapi santai soal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melaporkan Jokowi ke Bawaslu.
“Ya kita hormati hak hukumnya BPN untuk melaporkan, dan kan mungkin sudah dilaporkan juga ke Bawaslu,” kata dia.
Arsul menilai apa yang disampaikan Jokowi kepada Prabowo pada debat kedua Pilpres 2019, bukan serangan personal.
“Kami (TKN) berpendapat itu bukan menyerang personal. Menyerang personal itu kalau hal-hal yang sifatnya pribadi. Misalnya, kehidupan berkeluarga, tentang anaknya. Kalau soal tentang aset, caleg-caleg aja diumumkan oleh teman-teman LSM siapa yang tidak mau membuka datanya,” papar dia.
Menurut Arsul sebagai pejabat publik merupakan hal yang wajar jika asetnya dipertanyakan atau dipublikasikan.
“Tinggal dibalas saja. Pak Jokowi kan pengusaha juga kalau asetnya ada yang mau disampaikan soal ekspornya segala macam. Karena kalau itu gak boleh ya bagaimana? Sekarang kalau ada yang menyoroti perusahaan Prabowo. Nanti dianggap lagi menyerang personal dia? Gak lah,” tutup dia.
Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso mengatakan pernyataan yang disampaikan Jokowi kepada Prabowo soal kepemilikan lahan di Kalimantan dan Aceh, seolah-olah memberikan bingkai kepada masyarakat kalau lahan tersebut milik pribadi. Padahal, kata dia, Wapres Jusuf Kalla saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengizinkan pada Prabowo untuk membeli lahan itu.
"Mangkanya kan tujuan kemarin itu kan Pak Jokowi ingin menunjukkan ke warga, bangsa kita, ini loh Pak Prabowo ada lahan segini, mosok gini pemimpin yang layak untuk memimpin, kan kira-kira itu idenya," kata Priyo di Prabowo-Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (19/2).
Karena melihat lahan yang dimiliki Prabowo di Kalimantan dan Aceh itu tidak dipermasalahkan JK, Priyo menilai, pernyataan Jokowi memiliki niat tersembunyi. "Kan ada niatnya tersembunyi yang dititipkan di situ. Yang laik kita tanyakan, gak etis," ujar dia.