Menteri P2MI: Bonus Demografi Harus Diubah Menjadi Kekuatan SDM Global

Menurut Mukhtarudin, peluang tersebut menjadi semakin strategis di tengah kondisi demografi Indonesia yang memiliki populasi usia produktif dalam jumlah besar, sementara sejumlah negara justru menghadapi fenomena aging population. Mukhtarudin menilai bonus demografi dapat menjadi kekuatan apabila diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Sebaliknya, besarnya jumlah penduduk usia produktif tanpa kompetensi yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.

“Usianya produktif tetapi SDM-nya tidak produktif, ini bisa menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” tutur Menteri.

Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi diminta bersama-sama menyiapkan generasi produktif yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis, serta kemampuan sikap dan mental yang dibutuhkan dunia kerja.

Mukhtarudin menekankan SDM Indonesia harus memiliki keunggulan komparatif, komprehensif, dan kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar global.

Di sisi lain, fenomena aging population di berbagai negara membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja produktif. Namun, peluang tersebut tidak otomatis dapat dimanfaatkan karena pasar kerja internasional menetapkan standar kompetensi tertentu.

“Dari sisi demand, kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi. Tetapi demand yang tinggi ini harus diikuti persyaratan kompetensi, paling minimal bahasa, kemudian keterampilan teknis yang tersertifikasi,” ujarnya.

Mukhtarudin mengakui masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja global dengan kompetensi lulusan pendidikan di Indonesia, baik lulusan SMK maupun perguruan tinggi. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, pemerintah menjalankan program percepatan melalui SMK Go Global yang merupakan bagian dari Asta Mandala SMK Go Global. Program itu menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil hingga 2029, terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 masyarakat umum.

Target tersebut dilakukan secara bertahap, yakni 40.000 orang pada 2026, 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada tahun 2029 mendatang.

Mukhtarudin mengatakan program tersebut menggunakan pendekatan demand-driven (berbasis permintaan) yakni penyiapan tenaga kerja dimulai dari pemetaan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan.

“Paradigma berpikirnya kita balik. Sektornya ada dulu, negaranya ada dulu, demand-nya ada dulu, baru kita latih. Demand (permintaan) ini membutuhkan kompetensi seperti apa, baru kita latih seperti apa,” jelas Mukhtarudin.

Dengan pendekatan tersebut, proses penyiapan calon pekerja migran tidak lagi berhenti pada pelatihan. Peserta diarahkan untuk memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sebelum ditempatkan.

“Jadi, latih, kompeten, tempatkan. Bukan hanya dilatih kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegas Mukhtarudin.

Program tersebut mencakup berbagai bidang pekerjaan, antara lain caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, dan sektor lainnya sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

Mukhtarudin juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri.

Menteri Mukhtarudin mengingatkan masyarakat agar memilih jalur penempatan yang resmi dan prosedural untuk memastikan hak serta pelindungan negara selama bekerja di luar negeri.

“Yang repot itu kalau bekerja tidak prosedural, tidak aman, tidak melalui Disnaker, tidak melalui KP2MI, tidak melalui penempatan yang prosedural. Itu yang berbahaya,” beber Mukhtarudin.

Sebaliknya, Menteri P2MI menegaskan pekerja migran yang berangkat melalui mekanisme resmi akan mendapatkan pelindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selama dia bekerja secara prosedural, insyaallah aman dan bekerja secara bermartabat di negara orang,” tandas Menteri Mukhtarudin.

Menteri P2MI pun berharap sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan Kementerian P2MI dapat memperkuat ekosistem penyiapan calon pekerja migran dari daerah, sekaligus menjadikan bonus demografi sebagai modal Indonesia memasuki persaingan pasar kerja global.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, Menteri Mukhtarudin berharap penyiapan SDM di Kalimantan Tengah dapat semakin terarah sehingga peluang kerja internasional dapat diisi tenaga kerja Indonesia yang kompeten, terampil, dan berangkat melalui jalur resmi. (WEB)