Remitansi PMI Capai Rp288 Triliun, KP2MI Siapkan Indeks Dampaknya

21 Sep 2026, 23:52 WIB

3 min read

Intinya Sih

Remitansi PMI mencapai 17,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp288,1 triliun pada 2025, namun mayoritas masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ketimbang kegiatan produktif.
KP2MI bersama Women’s World Banking menyusun kajian dampak remitansi dan Indonesia Remittance Development Index untuk mengukur pemanfaatan dana, ketahanan ekonomi keluarga, aset, pendidikan, kesehatan, serta usaha produktif.
Aspek gender menjadi fokus karena 63,13 persen dari 296.948 calon PMI yang mendapat layanan penempatan pada 2025 adalah perempuan, termasuk akses dan kendali mereka atas remitansi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 17,2 miliar atau sekitar Rp288,1 triliun pada 2025. Namun, pemanfaatan dana yang dikirim ke Indonesia masih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara penggunaan untuk kegiatan produktif masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Women’s World Banking menyusun kajian dampak remitansi sekaligus mengembangkan Indonesia Remittance Development Index (IRDI).

Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri mengatakan, remitansi perlu dilihat tidak hanya sebagai aliran dana dari luar negeri, tetapi juga sebagai modal yang dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga PMI dan daerah asal.

"Kita tidak ingin remitansi hanya dipandang sebagai aliran dana yang dikirim oleh pekerja migran, tetapi juga sebagai modal yang harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat kemandirian ekonomi keluarga PMI, dan memberi kontribusi untuk pembangunan di desa dan daerah asalnya," ujar Fachri.

1. Sebanyak 63,13 persen perempuan dapat layanan penempatan
Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 17,2 miliar atau sekitar Rp288,1 triliun pada 2025. (Dok/Istimewa).
Berdasarkan data KP2MI, dari 296.948 calon PMI yang mendapatkan layanan penempatan pada 2025, sekitar 63,13 persen merupakan perempuan.
Karena itu, aspek gender menjadi salah satu perhatian dalam melihat dampak remitansi.
2. Perempuan sebagai mayoritas PMI perlu mendapatkan perhatian
ilustrasi pekerja migran di bidang hospitality (unsplash.com/Vanna Phon)
Regional Director Southeast Asia Women’s World Banking Angelique Timmer mengatakan, perempuan sebagai mayoritas PMI perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan remitansi, termasuk terkait akses dan kendali terhadap penggunaan dana.
"Ketika perempuan merupakan mayoritas Pekerja Migran Indonesia, pendekatan yang sensitif gender menjadi penting untuk memahami dampak remitansi secara utuh," kata Angelique.
Menurut dia, kajian tidak hanya melihat besarnya pendapatan yang dikirim PMI dari luar negeri atau penggunaan dana tersebut, tetapi juga sejauh mana perempuan memiliki peran dalam menentukan pemanfaatan remitansi.
3. Susun kajian dampak remitansi
ilustrasi cadangan devisa (unsplash.com/ Viacheslav Bublyk)
Dalam penyusunan kajian, Women’s World Banking dan KP2MI juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah, pelaku sektor jasa keuangan dan remitansi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, serta organisasi internasional.
FGD tersebut membahas sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dampak remitansi, ketersediaan data, serta perubahan kondisi PMI dan keluarganya setelah menerima remitansi.
"Kajian tersebut nantinya tidak hanya melihat pemanfaatan remitansi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga potensinya dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, membangun aset, mendukung pendidikan dan kesehatan, serta membiayai kegiatan ekonomi produktif," ungkap Angelique.
Pengembangan IRDI juga akan melihat pengalaman perempuan dan laki-laki dalam mengakses, mengelola, dan mengambil keputusan terkait penggunaan remitansi.
Melalui kajian tersebut, KP2MI dan Women’s World Banking berharap dapat memperoleh gambaran mengenai perjalanan remitansi setelah diterima keluarga PMI, pola pemanfaatannya, serta faktor yang memengaruhi penggunaan dana tersebut.
Hasil kajian diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kebijakan dan program bagi PMI, khususnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat di daerah asal PMI.