Menteri PPPA Bintang Puspayoga Dukung SE Mensos soal Perlindungan Anak

09 Mar 2022, 17:22 WIB

Ilustrasi/Belajar bersama anak-anak (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyambut baik adanya Surat Edaran (SE) Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengamanan dan Perlindungan Anak di Berbagai Lingkungan, yang mendorong komitmen seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten atau kota untuk memberikan upaya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Menteri Sosial tentang Pengamanan dan Perlindungan Anak yang kita harapkan bersama dapat menjadi upaya preventif terjadinya kekerasan terhadap anak, yang akhir-akhir ini mengalami eskalasi, termasuk mencegah eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi anak. Surat Edaran ini akan memastikan setiap lingkungan menjadi tempat yang aman bagi anak,” kata Bintang, Rabu (09/03/2022).

1. Kepala daerah diharapkan berperan strategis untuk perlindungan anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melakukan kunjungan dan dialog dengan korban kekerasan seksual di Bandung, Senin (13/12/2021). (dok. KemenPPPA)

Dia mengatakan, kepala daerah bisa berperan dengan strategis memastikan anak mendapat pengamanan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang mungkin dialami, dan SE ini diharapkan bisa memperkuat komitmen kepala daerah.

"Diharapkan komitmen kepala daerah dapat dituangkan dalam berbagai kebijakan perlindungan anak, serta berbanding lurus dengan kebijakan anggaran dan peningkatan kapasitas SDM aparatur negara yang berperspektif gender di segala lini, sehingga tercipta lingkungan yang ramah anak baik di rumah, di sekolah maupun dalam masyarakat,” kata dia.

2. Keberhasilan implementasi SE Mensos perlu dukungan semua pihak

Ilustrasi anak-anak (IDN Times/Vanny El-Rahman)

Bintang juga mengatakan, keberhasilan implementasi SE tersebut hanya dapat tercapai dengan adanya dukungan dari semua pihak, termasuk perangkat daerah di lini terbawah dan organisasi masyarakat.

"Kebersamaan dan kerja sama semua pihak adalah kunci utama untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jika anak mendapatkan hak dan lingkungan terbaiknya untuk bertumbuh dan berkembang secara maksimal, kita optimis dapat mewujudkan Indonesia Layak Anak dan generasi emas 2045 sebagai kado ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 100 tahun,” kata dia.

3. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga bisa tekan angka kekerasan anak

Ilustrasi kekerasan terhadap anak (IDN Times/Sukma Shakti)

Dijelaskan bahwa KemenPPPA punya tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dengan adanya kerja kolaborasi lintas kementerian atau lembaga, khususnya dalam upaya perlindungan anak, maka angka kekerasan anak dapat ditekan dan diminimalisasi.