Menteri PPPA Dorong Anak Panti Asuhan Juga Dapat MBG

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi meninjau posko bencana banjir di Padang. (Dok. KemenPPPA)

Arifah berharap, pemenuhan gizi anak tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga berlanjut di dalam keluarga melalui penguatan peran orang tua, khususnya ibu, dalam pengasuhan dan pemenuhan pangan bergizi di rumah.

Penguatan kapasitas ibu diharapkan tak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga mendorong kemandirian dan pemberdayaan perempuan melalui praktik ketahanan pangan keluarga yang berkelanjutan.

“Penguatan peran ibu menjadi kunci keberlanjutan program MBG. Kami mendorong penciptaan ekosistem bagi para ibu agar memiliki pemahaman yang baik tentang gizi dan ketahanan pangan keluarga, termasuk melalui pemanfaatan pekarangan rumah sebagai kebun keluarga maupun usaha pangan sederhana. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berperan dalam pengasuhan, tetapi juga berdaya secara ekonomi dan menjadi bagian penting dalam penyediaan pangan bergizi bagi keluarga,” kata dia.

Ilustrasi pekerja menyiapkan paket makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG) di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (ANTARA FOTO/Muhammad Mada)

Selain pemberdayaan, Arifah juga menekankan pentingnya memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ruang kerja yang aman dan bebas dari kekerasan, khususnya bagi pekerja perempuan yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.

Penguatan pencegahan kekerasan di lingkungan SPPG perlu dilakukan melalui tata kelola yang berperspektif perlindungan perempuan dan anak, sehingga pelaksanaan Program MBG tidak hanya melindungi penerima manfaat, tetapi juga menjamin rasa aman dan martabat para pekerjanya.

Dapur SPPG Polri Polres Tabanan di Selemadeg Barat Tabanan (Dok.IDNTimes/Humas Polres Tabanan)

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya penyelarasan dan validasi data penerima manfaat program MBG, khususnya bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Penyelarasan data tersebut dilakukan lintas kementerian dan lembaga guna memastikan tidak terjadi perbedaan data dan seluruh kelompok sasaran menerima layanan MBG secara tepat dan akuntabel.

“Dalam pengelolaan MBG terdapat perbedaan data yang nanti akan kita selesaikan bersama. Data dari BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait akan diselaraskan oleh tim pelaksana, termasuk data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pada akhirnya kita harapkan akan mendapatkan data terbaik yang bermanfaat untuk jangka panjang. Nanti kita ukur perkembangan anak sebelum dan setelah mengonsumsi MBG, baik dari sisi fisik maupun pertumbuhannya, termasuk setelah satu atau dua tahun,” kata dia.