Menteri PPPA Sesalkan Dugaan TPPO Bayi dengan Modus Adopsi via Medsos

KemenPPPA berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat. Kemudian dua unsur utama telah terpenuhi, yaitu adanya proses perekrutan dan tujuan adopsi ilegal untuk keuntungan materiil.

Maka, jika terbukti bersalah maka pelaku dapat dikenai Pasal 2 UU TPPO dengan ancaman hukuman tiga sampai 15 tahun penjara, serta denda sebesar Rp120 juta hingga Rp600 juta.

“Berdasarkan koordinasi yang kami lakukan, saat ini ibu korban ditetapkan sebagai saksi. Kami mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera. Namun, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada aspek represif semata," katanya.

Dia mengatakan, faktor pendorong, termasuk kerentanan ekonomi keluarga, harus ditangani secara komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu korban anak dan kedua kakaknya perlu mendapatkan pendampingan dan asesmen dari UPTD PPA Kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan guna memastikan perlindungan terpadu dan berkelanjutan.

Arifah menyampaikan apabila hasil asesmen menunjukkan adanya kerentanan ekonomi dan kesulitan dalam pengasuhan, maka perlu langkah sinergis lintas sektor agar keluarga mendapatkan akses bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan pendidikan bagi anak-anaknya.

Kemen PPPA mendorong optimalisasi peran Gugus Tugas TPPO Sumatera Selatan agar ambil langkah tegas dan terkoordinasi. Sesuai amanat Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban perdagangan orang berhak memperoleh perlindungan khusus berupa pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang semakin beragam dan terselubung, khususnya melalui media sosial.

Dia juga meminta masyarakat, jika menemukan dugaan atau indikasi praktik perdagangan bayi, baik secara langsung maupun daring, masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum atau melalui layanan SAPA 129 dengan menghubungi hotline 129 atau WhatsApp 08111-129-129.