Jakarta, IDN Times - Jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, kini terlihat tak lagi utuh. Tangga JPO yang berhadapan dengan gedung DPR/MPR ini sudah putus, hanya menyisakan badan jembatan yang berdiri di atas tiang beton.
Pantauan IDN Times di lokasi, bagian JPO tersebut tampak seperti buntung. Jalur penyeberangan masih membentang di atas jalan, tetapi warga tidak dapat mengaksesnya dari kedua sisi, karena tangga yang sebelumnya menjadi akses naik sudah hilang.
Kondisi struktur JPO juga terlihat memprihatinkan. Sejumlah bagian beton pada struktur penyangga tampak mengelupas, dan mengalami kerusakan. Kabel-kabel juga terlihat menjuntai di sekitar tiang dan badan JPO.
Akibat hilangnya akses tersebut, warga yang hendak menyeberang tidak dapat memanfaatkan JPO dari kedua sisi itu. Warga harus mencari akses penyeberangan lain yang terdekat di JPO Polda Metro Jaya, yang berjarak sekitar 3,2 kilometer.
Kondisi JPO saat ini berbeda dengan dokumentasi IDN Times pada tahun lalu. Di arsip foto IDN Times pada 25 Agustus 2025, saat aksi massa berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR, tangga JPO tersebut masih terlihat utuh.
Foto yang diambil IDN Times memperlihatkan badan JPO sekaligus tangga di sisi kanan yang masih berdiri.
Artinya, berdasarkan perbandingan dokumentasi tersebut, akses tangga JPO masih ada pada 25 Agustus 2025, tetapi kini sudah tidak terlihat.
Diketahui, pada hari yang sama, aksi demonstrasi memang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR. Situasi sempat memanas dan terjadi kerusakan sejumlah fasilitas di sekitar kawasan tersebut.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan JPO di kawasan Senayan tersebut sebelumnya dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR, dan bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya," kata Pramono.
Menurut Pramono, JPO yang sudah tidak difungsikan atau tidak lagi dibutuhkan masyarakat akan dievaluasi. Bahkan, sejumlah JPO yang dibangun Pemprov DKI Jakarta dapat dibongkar jika dinilai sudah tidak diperlukan.