Mitra BGN Curhat ke DPR, Terlilit Utang Usai Dapur Ditangguhkan Tanpa kepastian

Sawaluddin mengatakan, para mitra rela berutang untuk membangun fasilitas dapur SPPG karena ingin mendukung program MBG. Dia menyebut sebagian mitra kini menghadapi tekanan dari pihak yang memberikan pinjaman.

"Karena apa? Untuk mewujudkan cita-citanya, mendukung Presiden Prabowo dalam mensukseskan program makan bergizi gratis ini, menyiapkan fasilitas yang namanya dapur SPPG. Mereka rela berhutang, Pak," katanya.

Dia menyebut para mitra kini harus menghadapi rentenir, penagih utang, hingga petugas bank karena dapur yang mereka bangun tidak dapat beroperasi.

"Mereka, Pak, ya, hari ini tidak ada yang berani pulang. Nggak ada yang berani pulang. Itu menunggu sama rentenir, ditunggu sama debt collector, ditunggu sama petugas bank," ujar Sawaluddin.

Menurutnya, persoalan semakin berat ketika terjadi kejadian luar biasa seperti dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG. Dia mengeluhkan mitra justru ikut mendapat tuduhan sebagai pihak yang melakukan kesalahan.

"Lalu ketika ada kejadian luar biasa, ketika ada keracunan, mereka yang dituduh maling, mereka yang dituduh koruptor, mereka yang dituduh mencuri," katanya.

Sawaluddin menyoroti mekanisme penangguhan dapur SPPG ketika terjadi persoalan dalam pelaksanaan MBG. Dia mempertanyakan keputusan menangguhkan fasilitas dapur ketika kesalahan disebutnya berasal dari kepala SPPG, ahli gizi, atau akuntan yang bertugas dalam operasional.

"Jangan karena kelalaian kepala SPPI, kemudian kelalaian ahli gizi dan akuntan yang menyiapkan, menyajikan gizi kepada masyarakat, terjadi keracunan, masa panci kompor yang disuspen, Pak. Nggak masuk akal," ujarnya.

Dia menganalogikan hubungan mitra dengan BGN seperti hubungan pemilik rental mobil dengan penyewa. Menurutnya, apabila kendaraan yang disewa mengalami kecelakaan akibat pengguna, pemilik kendaraan tidak semestinya ikut menjadi pihak yang disalahkan.

"Saya ini pemilik rental. Kang Cucun sewa mobil saya. Hah? Kang Cucun yang pakai, ya. Ibaratnya Kang Cucun ini BGN, ya, kan? Kang Cucun kemudian tabrakkan mobil saya. Saya kah yang dituduh? Kang Cucun tabrak kemudian ada orang meninggal, saya selaku pemilik rental car yang dituduh? Nggak, kan?" kata dia.

Karena itu, Sawaluddin meminta adanya kejelasan mengenai tanggung jawab dalam hubungan kemitraan antara BGN dan pengelola fasilitas SPPG.

"Jadi, proses kemitraan itu yang kami tuntut secara adil, setara, dan bertanggung jawab," katanya.

Sawaluddin menegaskan, mitra bersedia bertanggung jawab terhadap fasilitas yang mereka bangun dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan BGN. Namun, dia meminta BGN juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan program dan kebijakan yang diterapkan.

"Adil dalam kemitraan ini, dalam setiap kebijakannya BGN, kami diajak bicara. Setara, kedudukan kita sama, tidak ada sistem perintah di situ. Adil ini, kita sama-sama saling menjaga. Bertanggung jawab ini, kita sama-sama saling menjaga," ujarnya.

Dia juga meminta BGN dan DPR memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai persoalan yang dihadapi para mitra.

"Tolong BGN kasih klarifikasi ke rakyat, pimpinan DPR kasih klarifikasi ke rakyat. Jangan kami dituduh. Kami pembela presiden, kami pembela pemerintahan. Kami ingin kepastian dari proses ini," kata Sawaluddin.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memastikan pihaknya mengakomodir aspirasi dari para pemilik dapur SPPG. DPR akan memfasilitasi pertemuan para pemilik dapur dengan Kepala BGN, Sudaryono.

"Jadi memang tuntutan mereka yang moratorium soal SPPG itu nah minggu depan pimpinan DPR akan memfasilitasi mereka untuk ketemu dengan Kepala BGN dengan Pak Sudaryono. Tentu karena kita juga ingin persoalan-persoalan yang di alami oleh mereka semua itu bisa kita selesaikan dengan baik," imbuh dia.