Pengucapan sumpah digelar di Gedung MK
Sesuai amanat UU MK
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan perpanjangan masa tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 3 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 20 November 2025.
Berdasarkan Keputusan tersebut, MKMK yang beranggotakan Ridwan Mansyur (hakim konstitusi), I Dewa Gede Palguna (tokoh masyarakat), dan Yuliandri (akademisi bidang hukum) akan melanjutkan masa tugas sejak 7 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.
Pengucapan sumpah Anggota MKMK di hadapan Ketua MK diselenggarakan di Aula Lantai Dasar Gedung I MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
Pengucapan sumpah dihadiri oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan seluruh hakim konstitusi serta para pejabat di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.
"Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, karena pada siang hari ini untuk ketiga kalinya para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi baru saja mengucapkan sumpah. Bapak Prof. Palguna, Prof. Yuliandri, dan Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk ketiga kalinya mendapatkan beban tanggung jawab kembali untuk meneruskan dua periode sebelumnya, sehingga digenapkan menjadi yang ketiga kalinya," kata Suhartoyo.
Pembentukan MKMK merupakan amanat Pasal 27A Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan, “Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi…”
Berdasarkan PMK 11/2024, MKMK memiliki wewenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK, memantau penerapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Dari Laporan Tahunan MKMK Tahun 2025, MKMK telah menyelenggarakan 16 kali rapat dan persidangan sebanyak 4 kali. Terdapat 6 laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan 2 temuan MKMK dari pemberitaan, baik dari media sosial, media cetak, maupun media online terhadap dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi.
Dari laporan dan temuan tersebut, 5 laporan dan 1 temuan dinyatakan yang tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi. Dari laporan tersebut, MKMK telah memutus sebanyak 2 putusan.