MRP Minta Diundang Jokowi untuk Ikut HUT ke-79 RI di IKN
- MRP mendukung pembangunan IKN dan meminta diundang pada HUT ke-79 RI di IKN
- MRP meminta perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua, pemekaran kabupaten, dan kepala daerah asli Papua
Jakarta, IDN Times - Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Koordinator MPR se-Papua, Agustinus Anggaibak menyampaikan dukungan rakyat Papua terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami mendukung pembangunan IKN dan kami juga mohon kepada Bapak Presiden," ujar Agustinus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/6/2024).
1. Minta diundang ke IKN
Agustinus juga meminta kepada Presiden Jokowi agar MRP diundang ke IKN saat upacara peringatan HUT ke-79 RI. Hal itu dilakukan agar warga Papua bisa menjadi bagian dalam upacara HUT ke-79 RI di IKN.
"Tadi kami minta untuk kami dihadirkan pada upacara 17 Agustus 2024 yang nanti akan berlangsung di IKN. Sehingga, ke depan mungkin pimpinan MRP setanah Papua itu bisa diundang, bisa ambil bagian dalam upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti di IKN," tutur dia.
2. MRP minta Jokowi perhatikan pembangunan di Papua
Selain itu, MRP juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan pembangunan Papua. MRP juga mengusulkan pemekaran Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Mimika Barat.
"Terus Kotamadya Ibu Kota Papua di Timika dan aspirasi ini kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, juga Bapak Mendagri, dan Menko Polhukam kami sudah sampaikan," ujar Agustinus.
3. MRP ingin kepala daerah di Papua adalah asli orang Papua
Dalam kesempatan itu, Agustinus juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar kepala daerah di Papua adalah orang asli Papua. Dia berharap, harapan itu bisa menjadi perhatian dari Presiden Jokowi.
"Kami minta supaya besok juga pemilihan serentak ini, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kami minta untuk orang asli di Papua. Karena pemerintah pusat dengan niat baik sudah memberikan kami otonomi khusus, sehingga otonomi khusus ini juga penyaluran anggarannya melalui kabupaten/kota langsung, tidak seperti otonomi khusus yang sebelumnya melalui provinsi," ucap dia.
