Muhammadiyah Nilai Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Banyak Masalah

03 Jan 2023, 18:33 WIB

Logo Muhammadiyah. (muhammadiyah.or.id)

Jakarta, IDN Times - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai sistem pemilihan umum (pemilu) dengan proporsional terbuka berpotensi menimbulkan banyak masalah.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menjelaskan, salah satu yang jadi sorotan ialah fenomena kanibalisme politik, di mana antarpolitisi menjegal satu sama lain. Oleh sebab itu, pihaknya mendukung bila ada pergantian sistem proporsional terbuka.

"Harapan kami dengan perubahan sistem itu, pertama bisa dikurangi kanibalisme politik di mana sesama calon itu saling menjegal satu sama lain yang itu berpotensi menimbulkan polarisasi politik," ucap Mu'ti dalam konferensi pers usai menggelar audiensi dengan KPU RI, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2022).

1. Digantinya sistem proporsional terbuka dinilai bisa kurangi kanibalisme politik

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan jajaran di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Mu'ti menilai, dengan digantinya sistem proporsional terbuka bisa mengurangi praktik politik uang yang marak terjadi jelang pemilu.

Selain itu, kata dia, bisa mengurangi populisme poltik yang membuat pemilih menentukkan pilihan bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan popularitas.

"Mengurangi money politik, karena kemudian muncul siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat itu juga menjadi masalah yang menimbulkan money politik," ucap dia.

"Bisa mengurangi populisme poltik yang kadang-kadang pemilih ini menentukkan pilihan bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan popularitas," sambung Mu'ti.

2. PP Muhammadiyah imbau parpol bersungguh-sungguh tentukan caleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pertemuan dengan jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Oleh sebab itu Mu'ti mengimbau kepada para partai politik untuk bersungguh-sungguh menyiapkan kader yang maju sebagai caleg. Karena peran lembaga legislatif secara konstitusional itu sangat besar sehingga kualitas mereka menentukan kualitas produk legislasi dan berbagai hal penyelenggaraan negara.

"Persoalan lain yang menjadi bagian dari alasan Muhammadiyah adalah bagaimana parpol itu bersungguh-sungguh menyiapkan kader-kadernya di lembaga-lembaga legislatif," imbuh dia.

3. Muhammadiyah usul dua sistem pemilu: Proporsional tertutup dan terbuka terbatas

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Mu'ti menuturkan, sesuai dengan muktamar, Muhammadiyah mengusulkan dua sistem pemilihan legislatif. Pertama, menggunakan sistem proporsional tertutup. Atau, kedua, sistem proporsional terbuka terbatas.

"Usulan sesuai muktamar ada dua, yang pertama kita mengusulkan agar sistem prop terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup. Jadi hanya memilih gambar parpol. Nomor urut calegnya sudah ditetapkan oleh parpol," kata dia.

"Usulan kedua, adalah terbuka terbatas. Dimana sebagaimana sistemnya yg pernah kita pakai. Kita bisa memilih parpol atau memilih calon legislatif yang memang semua mengikuti ketentuan kalau memenuhi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dia akan terpilih, tapi kalau tidak yang terpilih sesuai dengan nomor urut," sambung dia.