Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Napi Koruptor Ketahuan Ngopi di Kafe, DPR Minta Kepala Rutan Tanggung Jawab
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira. (IDN Times/Amir Faisol)
  • Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, menyoroti napi korupsi yang kedapatan ngopi di kafe dan menduga adanya keterlibatan petugas rutan dalam pelanggaran tersebut.
  • Andreas meminta Karutan Kelas IIA Kendari serta Ditjen Pemasyarakatan bertanggung jawab dan mengusut tuntas kasus ini karena menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal rutan.
  • Ditjen Pemasyarakatan membentuk tim gabungan untuk memeriksa napi dan petugas terkait, dengan janji menjatuhkan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran prosedur.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
17 April 2026

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus narapidana korupsi yang kedapatan ngopi di kafe dan menduga ada keterlibatan petugas rutan. Ia meminta Kepala Rutan Kendari serta Ditjen Pemasyarakatan bertanggung jawab dan mengusut tuntas kasus tersebut.

kini

Tim gabungan Sat Ops Patnal Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Sulawesi Tenggara sedang memeriksa narapidana serta petugas terkait. Ditjenpas menegaskan akan menjatuhkan sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
  • What?
    Seorang narapidana kasus korupsi di Kendari kedapatan nongkrong di sebuah kafe, memicu sorotan publik dan desakan DPR agar kasus tersebut diselidiki secara menyeluruh.
  • Who?
    Narapidana Lapas Kelas IIA Kendari, petugas rutan yang diduga terlibat, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, serta tim gabungan Ditjen Pemasyarakatan.
  • Where?
    Peristiwa terjadi di sebuah kafe di Kendari, Sulawesi Tenggara, melibatkan narapidana dari Lapas Kelas IIA Kendari.
  • When?
    Kejadian menjadi viral dan disoroti publik pada Jumat, 17 April 2026, saat pernyataan resmi disampaikan oleh anggota DPR.
  • Why?
    Dugaan adanya kerja sama atau suap antara narapidana dan petugas rutan yang memungkinkan napi keluar tanpa izin menjadi alasan utama penyelidikan.
  • How?
    Narapidana terlihat berada di luar lapas tanpa pengawalan; tim gabungan Ditjenpas kini memeriksa warga binaan dan petugas untuk memastikan pelanggaran serta menentukan sanksi sesuai aturan berlaku.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Ada orang yang harusnya di penjara karena korupsi tapi ketahuan ngopi di kafe. Banyak orang kaget dan marah. Pak Andreas dari DPR bilang petugas penjara bisa ikut salah karena mungkin bantu dia keluar. Sekarang kepala penjara diminta tanggung jawab, dan tim sedang periksa semua orang supaya tahu siapa yang salah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Kasus narapidana korupsi yang tertangkap sedang ngopi di kafe justru memicu langkah cepat dari berbagai pihak untuk memperkuat integritas sistem pemasyarakatan. DPR menegaskan pentingnya akuntabilitas pejabat rutan, sementara Ditjenpas membentuk tim gabungan guna menyelidiki secara menyeluruh dan menjatuhkan sanksi bila terbukti ada pelanggaran, menunjukkan komitmen terhadap penegakan aturan yang lebih transparan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti kasus narapidana korupsi kedapatan ngopi di sebuah kafe, di mana peristiwa itu viral di media sosial. Ia menduga hal itu terjadi karena ada kemungkinan keterlibatan dari petugas rutan.

Ia menilai, ada indikasi petugas disuap sehingga memungkinkan narapidana bisa keluar dari rumah tahanan (rutan). Ia pun mendesak agar kasus ini diselidiki lebih mendalam.

“Adanya napi di Sultra yang bisa berkeliaran di kafe harus diselidiki lebih mendalam,” tutur Andreas kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

“Warga binaan atau napi yang bisa berkeliaran di luar rutan atau lapas hanya mungkin terjadi apabila ada kerja sama dengan petugas lapas atau rutan,” imbuh dia.

1. DPR minta pertanggungjawaban Kepala Rutan Kendari

Sekjen PDIP Hasto Kristianto (kanan) dan Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (kiri) dalam jumpa pers di Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta Utara. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Andreas, persoalan ini bukan hanya pada warga binaan saja. Tetapi juga terletak pada petugas rutan. Andreas juga meminta Kepala Rutan (Karutan) Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara bertanggung jawab terhadap hal ini. Ia meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kalapas harus bertanggung jawab, sementara petugas di setiap tingkatan yang meloloskan harus diberi sangsi tegas. Komisi XIII DPR mendesak Dirjen Lapas harus mengusut kasus ini dan menjelaskan kepada publik,” kata Ketua DPP PDIP itu.

2. Soroti minimnya pengawasan rutan

Andreas Hugo Pareira, Hasto Kristiyanto, dan Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)

Menurut Andreas, kasus ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar pelanggaran prosedur pengawalannya. Ia mempertanyakan sistem pengawasan di internal mampu menjamin setiap hak administratif narapidana, bukan bergeser menjadi ruang toleransi yang membuka privilege.

Terlebih, kata dia, narapidana kasus korupsi secara sosial selalu berada dalam sorotan publik karena menyangkut kepercayaan terhadap kesetaraan penegakan hukum.

“Dalam tata kelola pemasyarakatan, setiap perpindahan narapidana keluar rutan seharusnya berada dalam parameter pengamanan yang presisi,” kata Legislator PDIP itu.

3. Tim gabungan selidiki kasus narapidana ketangkap "ngafe"

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti (IDN Times/Aryodamar)

Kasubdit Kerja Sama Ditjenpas, Rika Aprianti, mengatakan saat ini tim gabungan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Sat Ops Patnal) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tenggara tengah memeriksa semua pihak terkait.

"Terhadap info yang beredar seorang narapidana Lapas Kendari yang sempat mampir ke sebuah tempat makan sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim gabungan semua pihak terkait, baik warga binaannya maupun petugas," kata dia kepada awak media.

Rika menegaskan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran maka petugas tersebut akan dijatuhkan sanksi.

"Apabila terbukti adanya pelanggaran, atau ditemukan sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, apakah untuk warga binaan yang dimaksud, serta petugasnya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Editorial Team