NasDem Tolak Tandatangani Pakta Integritas Pemberantasan Korupsi

Johnny menjelaskan, partainya tidak ikut menandatangani pakta integritas karena menurutnya itu hanyalah pencitraan belaka. Walau menolak tanda tangan, Johnny menerangkan bahwa NasDem lebih setuju dengan sistem integritas yang substansif dan dilaksanakan dengan betul.

"Bukan paktanya, sistem integritas betul kita terapkan dan diserahkan pada partai politik. Kalau mau lengkap, harus ada perbaikan legislasi dan diserahkan ke partai politik untuk mengurusnya," kata Johnny di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Johnny melanjutkan, NasDem setuju dengan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Namun, partainya lebih mendukung jika pemberantasan korupsi itu dilakukan secara efektif. Salah satunya dimulai dari tidak adanya mahar politik.

"Rekrutmen kader berjenjang, pembiayaan partai politik jangan dari APBN, kami tak setuju. Serahkan pada partai politik. Itu domainnya partai politik. Kalau tidak bisa mengurus pembiayaan partai politik, jangan dirikan partai politik. Karena partai politik itu harus berbasis gagasan dan ideologi," ungkap Johnny.

Menurut Johnny, dengan menandatangani pakta integritas tersebut, belum tentu nantinya partai politik itu terbebas dari korupsi. Bisa saja di kemudian hari kembali korupsi.

Baginya, hal utama dalam mencegah korupsi bukan pakta integritasnya, melainkan sistem integritas di internal partai.

"Kalau tanda tangan paktanya belum tentu, karena tidak ada mekanisme internal yang bagus. Karena bukan paktanya, tapi sistem integritasnya," ujar dia.

Adapun hari ini partai politik peserta Pemilu 2019 telah menerima 4 rekomendasi dalam pakta integritas yang telah ditandatangani perwakilan masing-masing partai.

Keempat poin integritas tersebut yakni menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel.