Negara Harus Proaktif Bantu Mantan Jemaah Islamiyah Usai Bubar
- Negara perlu turut andil dalam membantu mantan anggota JI untuk mencegah potensi bahaya laten dan membantu mereka bertransformasi menjadi warga negara yang positif.
- Langkah proaktif negara diperlukan dengan menyusun roadmap kebijakan dan program untuk mengantisipasi kemungkinan arah baru ideologis dari eks-anggota JI.
Jakarta, IDN Times - Pascapembubaran organisasi Jemaah Islamiyah (JI) pada 30 Juni 2024, muncul berbagai pertanyaan mengenai masa depan kelompok ini dan potensi ancaman yang mungkin masih ada.
Deklarasi pembubaran JI ini disambut baik, namun negara tidak boleh berhenti di sini. Keterlibatan aktif pemerintah dalam mendampingi mantan anggota JI sangat penting untuk mencegah potensi bahaya laten dan membantu mereka bertransformasi menjadi warga negara yang berkontribusi positif bagi bangsa.
Seminar bertajuk 'Mengikis Benih yang Pernah Tumbuh Islamisme Pascapembubaran Jemaah Islamiah (JI) di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, menggarisbawahi pentingnya langkah proaktif negara.
Negara diminta menyiapkan roadmap kebijakan dan program untuk mengantisipasi kemungkinan arah baru ideologis yang bisa muncul dari eks-anggota JI.
1. Peran negara dalam menghadapi bahaya laten
Menurut Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail, pascapembubaran, JI akan tetap menjadi ideologi yang bergerak tanpa wadah.
“Penanganan terhadap mereka pascapembubaran harus beragam, perlu memperhatikan aspek ideologi, psikologi, dan geopolitik," kata Huda.
Negara pun harus mengambil langkah proaktif dengan membuat roadmap yang memperhatikan perkembangan geopolitik agar tidak kecolongan pada masa mendatang.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, Ismatu Ropi menekankan bahwa Indonesia adalah lahan subur bagi berkembangnya berbagai ideologi.
“Apapun ideologi, cara pandang atau gerakan yang disemai di Indonesia selalu bisa tumbuh dan berkembang, termasuk gerakan yang mengimajinasikan pendirian negara Islam seperti Jemaah Islamiyah,” ujar Ropi.
Dengan demikian, negara harus hadir untuk menyalurkan energi para mantan anggota JI ke arah yang positif.
2. Transformasi ideologi mantan anggota JI
Salah satu perubahan signifikan yang terjadi pada anggota senior JI adalah perubahan pemikiran terhadap konsep organisasi dan negara. Hal itu disampaikan mantan anggota JI, Fuad Junaidi.
“Salah satu yang berubah adalah perubahan konsep organisasi dari Jamaatul Muslimin menjadi Jamaah Min Ba’dhil Muslimin. Perubahan ini berdampak pada pengakuan JI sebagai satu dari banyak komunitas muslim. Dulu kami meyakini hanya JI yang Islam, tetapi sekarang kami merasa hanya bagian kecil dari banyak komunitas muslim mayoritas seperti NU dan Muhammadiyah. Kami mengakui ada banyak komunitas muslim lain di luar JI," kata Fuad.
Selain itu, Junaidi juga menjelaskan perubahan pandangan terhadap negara.
“Pemahaman terhadap negara yang tadinya hanya negara kafir dan negara Islam, berubah menjadi negara kafir, negara Islam dan Darul Ahdi wa Syahadah. Indonesia termasuk yang ketiga. Tidak kafir dan tidak pula Islam secara sepenuhnya. Di sini kami menerima Indonesia," ucap dia.
Transformasi pemikiran ini membuka peluang bagi negara untuk mendampingi para mantan anggota JI agar dapat berpartisipasi dalam membangun negeri dengan semangat kebangsaan.
3. Peran generasi muda dalam mencegah radikalisasi
Sementara itu, Direktur El Bukhari Institute, Abdul Karim Munthe, meminta seluruh pihak mengembangkan pemikiran kritis dalam rangka membentengi diri dari paham dan ideologi radikal.
Hal tersebut didukung oleh Ibnu Sahroji yang menekankan pentingnya mengembangkan narasi alternatif yang mampu melawan narasi kekerasan, terutama di era digital.
"Peran aktif generasi muda sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran ideologi radikal di dunia maya," kata dia.
